SuaraNet-Sebagai negara kepulauan, Indonesia dipastikan menjadi salah satu negara paling terdampak perubahan iklim. Studi oleh Bappenas ungkap valuasi ekonomi akibat dampak krisis iklim mencapai Rp300 triliun di 2024 mendatang.
Sejalan dengan itu, The Society Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) mendorong hajatan pemilu 2024 mendatang sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Joni Aswira PutraPutra, Ketua SIEJ mengatakan, diperlukan pemimpin dengan gagasan yang kuat untuk perbaikan lingkungan ke depan.
Dia bilang, ragam bencana yang terjadi di Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat dengan gagasan lingkungannya ke depan. Bukan hanya di tingkat nasional (presiden). Tetapi juga kepala daerah. Karena itu, ia pun mendorong kepada pemerintah membuat instrumen guna mewujudkan hal itu.
“Misalnya saja dengan memperkuat isu lingkungan sebagai bahan materi debat calon. Baik calon presiden maupun kepala daerah,” jelas Joni saat membuka workshop jurnalis di Surabaya, Rabu 13 September 2023 di Surabaya.
Dorongan itu juga sejalan dengan hasil sebuah survei yang menghendaki adanya upaya lebih serius oleh para pemimpin dalam menangani berbagai persoalan. Seperti kesehatan, lingkungan, serta dampak perubahan iklim.
Menurut Joni, penguatan isu lingkungan pada debat calon dirasa sangat penting. Dengan begitu, publik akan dapat menakar sejauh mana calon pemimpin mereka memiliki kapasitas mumpuni dan kepedulian dalam melakukan perbaikan lingkungan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Khoirul Anam sepakat dengan pernyataan Joni. Ia pun menjamin isu bahwa lingkungan termasuk dalam materi debat para calon.
“Hanya kisi-kisinya seperti apa, itu bukan domain kami. Ada para ahli yang menyusunnya,” jelas Anam.
Tidak hanya itu, katanya, KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dimana, di dalamnya mengatur soal larangan bagi para calon untuk menempelkan alat peraga kampanye di pepohonan.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Nur Elya Anggraini mengatakan, persoalan lingkungan belum begitu mendapat ruang dalam penyelenggaraan pemilu. Contoh paling sederhana adalah sampah dari alat peraga atau bahan kampanye.
“Saya pernah melakukan hitung-hitungan kasar soal alat peraga kampanye (APK) atau bahan kampanye (BK) ini. Jumlahnya jutaan. Dan itu siapa bertanggung jawab membersihkannya, kami juga tidak tahu,” kata Ely.
Dia bilang, selama ini, upaya pembersihan biasa ia lakukan dengan melibatkan Satpol PP di lapangan. Akan tetapi, sampah-sampah itu kemudian diapakan, pihaknya tidak mengetahuinya.
“Memang, Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 juga telah mengatur agar kegiatan pengawasan dilakukan berbasis ramah lingkungan. Akan tetapi, sejauh ini aturan teknis terkait implementasi pasal tersebut belum diterbitkan,” jelasnya.
Menurut Ely, pihaknya juga mendorong supaya ada instrumen berkaitan dengan sistem pengendalian logistik untuk peserta pemilu. Dia berharap, instrumen tersebut segera diterbitkan.
Penulis : Umarul faruk
