Serukan Megawati Mundur Dari PDIP, Effendi Simbolon: Partai PDIP Bukan Milik Pribadi

- Publisher

Jumat, 10 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, SuaraNet – Mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menyampaikan desakan agar Megawati Soekarnoputri melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP.

Menurut Effendi, pergantian pucuk kepemimpinan partai perlu dilakukan sebagai tanggapan atas penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus hukum.

Dalam keterangannya, Effendi menilai bahwa situasi ini menjadi momen untuk evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemimpinan PDIP. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas kasus yang menyeret posisi strategis di partai tak bisa hanya berhenti pada Sekjen.

“Sudah waktunya dilakukan pembaharuan total, bukan hanya di level sekjen, tapi juga sampai ke tingkat ketua umum,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/1), usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Effendi juga menyinggung bahwa partai politik merupakan lembaga yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik, sehingga harus mempertahankan akuntabilitasnya kepada publik.

Megawati, menurutnya, sebagai simbol utama kepemimpinan partai, seharusnya mengambil langkah mundur untuk menjaga integritas PDIP di mata masyarakat.

“Partai itu bukan milik perorangan. Semua yang terjadi di dalamnya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tambah Effendi.

Baca Juga  Debat Ketiga Capres 2024: Dinamika Tiga Calon, Paradoks Kebijakan dan Kontroversi Etika

Desakan ini muncul di tengah dinamika internal partai yang dinilai Effendi membutuhkan reformasi mendasar.

Ia percaya bahwa pembaharuan dalam struktur kepemimpinan, termasuk di tingkat ketua umum, adalah langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PDIP.

Penulis : Mosdalifah

Editor : Anam Khair

Follow WhatsApp Channel www.suaranet.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aktivis Jatim Nilai KUHP Baru Berpotensi Membungkam Kritik Publik
Jambi di Ambang Bencana Ekologis, WALHI Catat Hampir 1 Juta Hektar Tutupan Lahan Hilang
Bertemu Dasco, Presiden Prabowo Fokuskan Pemulihan Pascabencana di Awal 2026
Punya Istri dan Dua Anak, Kepala BNN Diduga Selingkuh dengan Shandy Aulia
Dominasi Sufmi Dasco di DPR Dinilai Melemahkan Fungsi Kontrol Parlemen
Buron Kasus Penipuan Miliaran, Haksono Santoso Komisaris PT AKS Akhirnya Diciduk di Jakarta
Putusan MK Jadi Angin Segar bagi Masyarakat Hutan dan Petani Kecil
Ribuan Chef Profesional Turun untuk Program Makan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Senin, 5 Januari 2026 - 14:45 WIB

Aktivis Jatim Nilai KUHP Baru Berpotensi Membungkam Kritik Publik

Minggu, 4 Januari 2026 - 13:24 WIB

Jambi di Ambang Bencana Ekologis, WALHI Catat Hampir 1 Juta Hektar Tutupan Lahan Hilang

Minggu, 4 Januari 2026 - 00:44 WIB

Bertemu Dasco, Presiden Prabowo Fokuskan Pemulihan Pascabencana di Awal 2026

Kamis, 18 Desember 2025 - 21:52 WIB

Punya Istri dan Dua Anak, Kepala BNN Diduga Selingkuh dengan Shandy Aulia

Senin, 15 Desember 2025 - 19:27 WIB

Dominasi Sufmi Dasco di DPR Dinilai Melemahkan Fungsi Kontrol Parlemen

Berita Terbaru