Jakarta, SuaraNet-Pemerintah Indonesia telah menetapkan 12 provinsi sebagai provinsi prioritas dalam upaya penanggulangan stunting, yang dianggap sebagai penyumbang tingginya angka prevalensi stunting di negara ini.
Provinsi-provinsi tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Namun, untuk mencapai target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan penambahan 5 provinsi prioritas. Usulan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suprayoga menjelaskan bahwa beberapa provinsi yang sudah termasuk dalam provinsi prioritas masih menghadapi masalah peningkatan angka prevalensi stunting. Oleh karena itu, provinsi-provinsi seperti Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan diusulkan sebagai tambahan provinsi prioritas. Pemilihan Sulawesi Selatan didasarkan pada jumlah penduduk yang besar di luar pulau Jawa, sehingga perhatian khusus diperlukan.
Dalam 4 tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Indonesia berhasil turun sebesar 9,2%, dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Untuk mencapai target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, pemerintah perlu menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan.
Suprayoga menyebut bahwa rencananya adalah menambahkan 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan. Dengan penambahan ini, jumlah provinsi prioritas akan menjadi sekitar 17 provinsi pada tahun 2024. Tim Pelaksana akan melaporkan usulan ini kepada Tim Pengarah untuk dipertimbangkan.
Pada kesempatan yang sama, Satya Sananugraha dari Kemenko PMK mengungkapkan perlunya sinergi dan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN dan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat, menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat tercapai berdasarkan tren penurunan angka prevalensi stunting yang baik selama beberapa tahun terakhir.
Meskipun demikian, Hasto mengakui bahwa masih ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting, meskipun secara nasional angka tersebut terus menurun. Dengan implementasi maksimal dari Perpres No. 72 Tahun 2021 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Hasto optimis bahwa target penurunan prevalensi stunting hingga 14% dapat tercapai pada tahun yang ditentukan.
Penulis : Musdalifah
Editor : Rosi
