Pemerintah Menetapakan 5 Provinsi Prioritas Penanggulangan Stunting

- Publisher

Sabtu, 7 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hasto mengakui bahwa masih ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting, meskipun secara nasional angka tersebut terus menurun.

Hasto mengakui bahwa masih ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting, meskipun secara nasional angka tersebut terus menurun.

Jakarta, SuaraNet-Pemerintah Indonesia telah menetapkan 12 provinsi sebagai provinsi prioritas dalam upaya penanggulangan stunting, yang dianggap sebagai penyumbang tingginya angka prevalensi stunting di negara ini.

Provinsi-provinsi tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Namun, untuk mencapai target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan penambahan 5 provinsi prioritas. Usulan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi.

Suprayoga menjelaskan bahwa beberapa provinsi yang sudah termasuk dalam provinsi prioritas masih menghadapi masalah peningkatan angka prevalensi stunting. Oleh karena itu, provinsi-provinsi seperti Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan diusulkan sebagai tambahan provinsi prioritas. Pemilihan Sulawesi Selatan didasarkan pada jumlah penduduk yang besar di luar pulau Jawa, sehingga perhatian khusus diperlukan.

Baca Juga  Lukas Enembe Meninggal, Pertanggungjawaban Hukum Berakhir, Negara Pertimbangkan Gugatan Ganti Rugi

Dalam 4 tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Indonesia berhasil turun sebesar 9,2%, dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Untuk mencapai target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, pemerintah perlu menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan.

Suprayoga menyebut bahwa rencananya adalah menambahkan 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan. Dengan penambahan ini, jumlah provinsi prioritas akan menjadi sekitar 17 provinsi pada tahun 2024. Tim Pelaksana akan melaporkan usulan ini kepada Tim Pengarah untuk dipertimbangkan.

Pada kesempatan yang sama, Satya Sananugraha dari Kemenko PMK mengungkapkan perlunya sinergi dan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN dan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat, menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat tercapai berdasarkan tren penurunan angka prevalensi stunting yang baik selama beberapa tahun terakhir.

Baca Juga  Presiden Jokowi Dorong HIPMI Bangun Ekosistem Usaha Lebih Baik

Meskipun demikian, Hasto mengakui bahwa masih ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting, meskipun secara nasional angka tersebut terus menurun. Dengan implementasi maksimal dari Perpres No. 72 Tahun 2021 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Hasto optimis bahwa target penurunan prevalensi stunting hingga 14% dapat tercapai pada tahun yang ditentukan.

Penulis : Musdalifah

Editor : Rosi

Berita Terkait

Megawati Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Bahas Hubungan Indonesia-UEA
Fatwa MUI: Haram Hukumnya Orang Kaya Pakai Elpiji 3 Kg
Prabowo: NU Berperan Besar dalam Kemerdekaan dan Pembangunan Bangsa
Prabowo Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Lagi, DPR Minta Aturan Diperjelas
Pelemahan Rupiah ke Rp16.305 per Dolar AS, BI Klarifikasi Anomali Data di Google
Terkendala Jam Kerja dan Kepastian Gaji, Pasutri di Sumenep Mundur dari Relawan MBG
Israel Klaim Negaranya Dekat dengan Arab, Saudi Tolak tanpa Kemerdekaan Palestina 
Mahasiswa UNAIR BBK 5 Blambangan Ajak Siswa SDN 2 Blambangan Kelola Sampah Sejak Dini hari

Berita Terkait

Minggu, 16 Februari 2025 - 13:31 WIB

Megawati Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Bahas Hubungan Indonesia-UEA

Sabtu, 15 Februari 2025 - 03:05 WIB

Fatwa MUI: Haram Hukumnya Orang Kaya Pakai Elpiji 3 Kg

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:47 WIB

Prabowo Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Lagi, DPR Minta Aturan Diperjelas

Minggu, 2 Februari 2025 - 06:53 WIB

Pelemahan Rupiah ke Rp16.305 per Dolar AS, BI Klarifikasi Anomali Data di Google

Jumat, 31 Januari 2025 - 18:48 WIB

Terkendala Jam Kerja dan Kepastian Gaji, Pasutri di Sumenep Mundur dari Relawan MBG

Berita Terbaru

Dok. LPJ PERTAMINA

Nasional

Fatwa MUI: Haram Hukumnya Orang Kaya Pakai Elpiji 3 Kg

Sabtu, 15 Feb 2025 - 03:05 WIB