Jakarta — Pernahkah Anda menyadari betapa ‘tenang’-nya Gedung DPR RI dalam setahun terakhir? Di satu sisi, proses legislasi dan pengambilan keputusan berjalan sangat mulus tanpa hambatan. Namun, di balik ketenangan tersebut, tersimpan alarm bahaya bagi demokrasi kita: memudarnya fungsi pengawasan parlemen terhadap kekuasaan eksekutif.
Memasuki 21 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, DPR tampil dengan wajah baru yang sangat solid. Koalisi besar mendominasi hampir seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Stabilitas politik memang tercipta, tetapi ketika konsolidasi ini terjadi secara berlebihan, prinsip checks and balances (saling awas dan imbang) yang menjadi ruh demokrasi justru terancam mati suri.
Di tengah situasi ini, satu nama mencuat sebagai figur sentral yang memegang kendali kuat atas arah politik Senayan: Sufmi Dasco Ahmad.
Dua Topi Sang “Don Dasco”
Posisi Sufmi Dasco Ahmad saat ini terbilang sangat strategis. Ia tidak hanya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, tetapi juga memegang posisi Ketua Harian DPP Partai Gerindra—partai utama penopang pemerintahan.
Kombinasi jabatan ini membuat pengaruh Dasco melampaui kapasitas pimpinan parlemen pada umumnya. Ia menjelma menjadi poros utama dalam setiap pengambilan keputusan politik di legislatif. Tak heran, julukan “Don Dasco” mulai menggema di ruang publik. Julukan ini mencerminkan persepsi luas tentang betapa kuatnya kemampuan Dasco dalam mengorkestrasi fraksi-fraksi di Senayan, memastikan setiap kebijakan disahkan tanpa perlawanan berarti.
Perbedaan pandangan dan interupsi keras yang dulu sering mewarnai sidang-sidang DPR, kini nyaris tak terdengar.
Mengenal Jaringan ‘Kabinda’ dan ‘Adidas’
Lantas, bagaimana cara sang “Don” menjaga ritme di Senayan?
Mengutip laporan utama Majalah Tempo edisi Maret 2025, kekuatan Dasco tak lepas dari keberadaan jaringan politik loyal yang tersebar di berbagai lapisan parlemen. Jaringan ini memiliki julukan unik:
* Kabinda (Kader Binaan Dasco): Merujuk pada kader-kader yang mayoritas berasal dari Partai Gerindra. Mereka ditempatkan di posisi-posisi strategis pada berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
* Adidas (Anak Didik Dasco): Merupakan jejaring elite lintas partai yang terbukti loyal dan sejalan dengan arah kebijakan politik Dasco.
Jaringan ini beroperasi dari level komisi, panitia kerja, hingga Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Hasilnya? Proses legislasi berlangsung kilat. Sepanjang tahun 2025, Baleg bahkan ramai disindir sebagai “pabrik undang-undang” karena tingginya produktivitas mereka yang ironisnya dibarengi dengan minimnya perdebatan dan uji publik secara terbuka.
Berdasarkan ulasan Podcast Bocor Alus Politik, nasib sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) kini sangat bergantung pada dinamika elite ini. Sebuah RUU bisa tiba-tiba dikebut, ditahan, atau bahkan dihentikan sama sekali bukan karena aspirasi rakyat, melainkan karena kesesuaiannya dengan kepentingan politik di puncak.
Kehilangan ‘Taring’ Pengawasan
Perubahan drastis wajah parlemen ini semakin terasa pasca beralih tugasnya Fadli Zon—salah satu pimpinan DPR yang selama ini dikenal vokal—menjadi Menteri Kebudayaan di kabinet. Kepergiannya membuat kepemimpinan DPR dinilai semakin terpusat dan ruang kritik internal menyempit drastis.
“Masalah utamanya bukan pada kecepatan kerja DPR. Kecepatan legislasi memang penting. Namun, ketika parlemen kehilangan taring pengawasannya, demokrasi kita berisiko turun kasta menjadi sekadar prosedur formalitas.”
DPR yang sejatinya adalah wakil rakyat yang kritis, kini dipertanyakan perannya: apakah masih menjadi penjaga keseimbangan kekuasaan, atau sekadar perpanjangan tangan penguasa?
Memasuki tahun 2026, sebuah pertanyaan krusial menanti jawabannya: Mampukah DPR keluar dari bayang-bayang kekuasaan tunggal dan kembali menjadi institusi pengawas yang independen? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nasib demokrasi Indonesia—apakah akan tetap hidup lewat perdebatan yang sehat, atau perlahan mati dalam kesunyian politik Senayan.
