Israel Klaim Negaranya Dekat dengan Arab, Saudi Tolak tanpa Kemerdekaan Palestina 

- Publisher

Kamis, 30 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok. Istimewa

Dok. Istimewa

Internasional, SuaraNet Pemerintah Israel kembali menyatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Arab Saudi semakin dekat untuk terealisasi. Klaim ini disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Yechiel Leiter, yang menyebut perubahan dinamika di Timur Tengah sebagai faktor utama.

Dalam wawancara dengan Jerusalem Post, Leiter menilai bahwa kebijakan luar negeri mantan Presiden AS Donald Trump berperan besar dalam mempercepat proses ini. Ia juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan melemahnya kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah.

“Kami lebih dekat dengan Arab Saudi karena telah membuat lemah Hamas serta kejatuhannya (Presiden Suriah Bashar Al Assad),” ujar Leiter.

Trump, selama masa jabatannya, berhasil menengahi normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko melalui Perjanjian Abraham. Leiter mengklaim kesepakatan tersebut menjadi pijakan bagi upaya lebih luas dalam membangun stabilitas kawasan.

“Normalisasi bukan hanya soal perjanjian perdagangan atau basa-basi diplomatik, tetapi juga menciptakan kerangka kerja baru untuk stabilitas kawasan, menolak ekstremisme, dan mendorong kerja sama,” tambahnya.

Baca Juga  Ra Baqir-Taufadi Siap Majukan Ekonomi Pesantren melalui Program Pesantrenpreneur

Namun, klaim Israel ini kembali terbentur sikap tegas Arab Saudi yang menolak normalisasi tanpa penyelesaian konflik Palestina. Sejak pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, Saudi berulang kali menegaskan bahwa hubungan diplomatik hanya mungkin terjadi jika Palestina memperoleh kemerdekaan penuh.

Selain itu, Leiter juga mendorong Yordania dan Mesir untuk menerima pengungsi Gaza sebagaimana yang diusulkan oleh Trump. Namun, kedua negara tersebut telah menolak opsi tersebut, dengan alasan bahwa pemindahan penduduk Gaza dapat mengarah pada pengusiran permanen warga Palestina dari tanah mereka.

Warga Gaza sendiri menentang rencana tersebut, menyatakan lebih memilih bertahan di wilayah mereka meskipun dalam kondisi sulit. Pemindahan paksa dinilai sebagai langkah yang dapat mengubah peta demografi wilayah tersebut dan memperkuat kendali Israel atas Gaza.

Follow WhatsApp Channel www.suaranet.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aktivis Jatim Nilai KUHP Baru Berpotensi Membungkam Kritik Publik
Jambi di Ambang Bencana Ekologis, WALHI Catat Hampir 1 Juta Hektar Tutupan Lahan Hilang
Bertemu Dasco, Presiden Prabowo Fokuskan Pemulihan Pascabencana di Awal 2026
Punya Istri dan Dua Anak, Kepala BNN Diduga Selingkuh dengan Shandy Aulia
Dominasi Sufmi Dasco di DPR Dinilai Melemahkan Fungsi Kontrol Parlemen
Buron Kasus Penipuan Miliaran, Haksono Santoso Komisaris PT AKS Akhirnya Diciduk di Jakarta
Putusan MK Jadi Angin Segar bagi Masyarakat Hutan dan Petani Kecil
Ribuan Chef Profesional Turun untuk Program Makan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Senin, 5 Januari 2026 - 14:45 WIB

Aktivis Jatim Nilai KUHP Baru Berpotensi Membungkam Kritik Publik

Minggu, 4 Januari 2026 - 13:24 WIB

Jambi di Ambang Bencana Ekologis, WALHI Catat Hampir 1 Juta Hektar Tutupan Lahan Hilang

Minggu, 4 Januari 2026 - 00:44 WIB

Bertemu Dasco, Presiden Prabowo Fokuskan Pemulihan Pascabencana di Awal 2026

Kamis, 18 Desember 2025 - 21:52 WIB

Punya Istri dan Dua Anak, Kepala BNN Diduga Selingkuh dengan Shandy Aulia

Senin, 15 Desember 2025 - 19:27 WIB

Dominasi Sufmi Dasco di DPR Dinilai Melemahkan Fungsi Kontrol Parlemen

Berita Terbaru