SUARANET– Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menegaskan tidak sependapat dengan penambahan masa jabatan kepala desa (kades).
Ia menuturkan bahwa tindakan untuk menambah masa jabatan kades akan menjadi potret kebijakan kepala desa yang miskin gagasan.
Ia menilai, keberhasilan kades dalam melaksanakan pembangunan di desa, tidak diukur dari masa jabatan. Namun, diukur dari kepercayaan warga desa terhadap kerja-kerja nyata aparatur desa.
Jika pun hanya masa jabatan dua tahun, selama punya kinerja dan bukti nyata. Maka kepala desa itu terpilih kembali kan untuk periode mendatang,” ungkapn Riko, Rabu (18/01/2023).
Menurutnya, masa jabatan kades tidak lebih sebagai kepentingan politik pribadi. Apalagi tidak ada warga desa yang meminta jabatan kades diperpanjang. Ini semakin jelas desakan kepala desa kemarin (17/1) murni hasrat kepentingan politik pada kepala desa.
“kita semua sangat menyayangkan tindakan kepala desa yang merendahkan kepercayaan masyarakat desanya, penambahan masa jabatan tidak menjamin kepala desa itu mampu menujukan kinerja yang baik. Bahkan malah memperburuh kondisi desa,” Ujarnya.
“Berapa kepala desa yang gagal. Malah tidak diharapkan rakyatnya. Jadi masa jabatan yang sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 sudah cukup tepat,” tambahnya.
Perubahan pasal dalam UU yang bersifat pokok sangat perlu untuk dikaji lebih dalam, aspirasi ini hanya berangkat dari kelompok. Apalagi aspirasi ini juga sepihak, hanya kelompok kepala desa.
“Para kepala desa bisa fokus dengan program kerja. Tidak memikirkan masa jabatan. Selagi memiliki kinerja baik dan bermanfaat bagi masyarakat, sudah pasti kepala desa itu mendapat kepercayaan untuk memimpin kembali,” pungkasnya.
