Pamekasan — Pengurus PMII UIN Madura kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, Kamis (12/3/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai kinerja Satgas MBG gagal total dalam mengawasi pelaksanaan program.
Aksi yang digelar di pusat kota itu menyasar langsung ketua Satgas MBG yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan. Massa aksi membawa sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG yang dinilai sarat persoalan di lapangan.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, menegaskan bahwa pengawasan program MBG seharusnya dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dan aman dikonsumsi siswa.
“Jika jatah MBG tidak dimakan oleh anak-anak, maka itu bertentangan dengan tujuan utama program. MBG seharusnya menciptakan generasi yang sehat dan produktif,” ujarnya.
Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul—mulai dari dugaan keracunan, menu tidak layak konsumsi, hingga minimnya transparansi—menjadi indikasi kuat lemahnya pengawasan Satgas di lapangan.
Selain itu, PMII UIN Madura juga menyoroti kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan. Mahasiswa menilai Satgas tidak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar tersebut.
Dari total 117 dapur MBG di Kabupaten Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya kinerja pengawasan.
“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, lebih baik mundur. Kalau perlu, kami akan menggelar aksi lanjutan,” tegas Arisandi.
Mahasiswa juga mengungkap sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan MBG di Pamekasan. Di antaranya dugaan keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025, serta kasus serupa di SDN Toronan 1 pada 15 Oktober 2025.
Keluhan lain datang dari wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026. Selain itu, menu rapel dari SPPG Sewindu Barurambat Kota untuk siswa SDN Kowel III pada 23 Februari 2026 juga sempat menuai protes.
Protes serupa juga disampaikan wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong. Mereka mengeluhkan menu MBG dari dapur SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang disebut berbau kurang sedap dan diduga tidak layak dikonsumsi pada 24 Februari 2026.
Arisandi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar tidak merugikan masyarakat, khususnya siswa sebagai penerima manfaat program.
“Apapun risikonya, kami tidak akan mundur. Kami bergerak untuk kepentingan masyarakat dan keselamatan siswa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, H. Sukriyanto, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan dari mahasiswa maupun masyarakat.
“Tim Satgas MBG memastikan bahwa berbagai persoalan tidak akan diabaikan. Silakan sampaikan kepada kami jika ada temuan,” ujarnya.
PMII UIN Madura menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di Pamekasan hingga ada perbaikan nyata dari pihak terkait.
