Jakarta, SuaraNet – Gerakan #KawalPutusanMK ramai diperbincangkan di media sosial X (sebelumnya Twitter), mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi perubahan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga Selasa, 21 Agustus 2024, pukul 14.27 WIB, tagar ini telah digunakan lebih dari 397 ribu kali.
Viralnya gerakan tersebut seiring dengan langkah cepat DPR yang langsung menggelar rapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada pada hari Rabu, 21 Agustus 2024. Rapat tersebut digelar sehari setelah MK mengeluarkan putusan penting terkait UU Pilkada.
Agenda pembahasan RUU Pilkada di DPR ini mencakup perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan penetapan batas usia calon kandidat, yang baru saja diputuskan oleh MK. Pembahasan tersebut merupakan tahap awal sebelum diambilnya keputusan pada tingkat paripurna.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putusan MK yang disidangkan pada 20 Agustus 2024 lalu, menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Ambang batas pencalonan akan dihitung berdasarkan perolehan suara sah, yang disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah.
MK juga memutuskan dalam perkara terpisah bahwa syarat batas usia calon kepala daerah harus dipenuhi sebelum penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini menolak permohonan untuk mengubah syarat usia menjadi saat pelantikan.
Respons cepat DPR dalam membahas RUU Pilkada setelah putusan MK menunjukkan pentingnya proses legislasi ini bagi arah politik nasional. Sementara itu, gerakan masyarakat yang tergabung dalam #KawalPutusanMK terus mengawasi agar putusan MK tetap dihormati dan tidak diubah oleh legislator dalam proses pembahasan ini.
Penulis : Anam Khair
Editor : Fahrur Rozi
