Jakarta, SuaraNet—Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, pada Sabtu, 18 November 2023, mengumumkan bahwa partainya melarang menteri dari PDI-P untuk menekan bawahannya dalam rangka mempengaruhi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasto menekankan bahwa anggota partainya yang menjabat di kabinet akan bekerja secara profesional dan tidak boleh melakukan intervensi politik yang merugikan jalannya pemerintahan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Tempo, Hasto menyatakan, “Kami berpolitik secara dewasa, PDI-P telah mengalami pasang naik-pasang turun sehingga kami telah menunjukkan tingkat kedewasaan dalam menjalankan politik.”
Selain itu, Hasto juga memastikan bahwa menteri yang berasal dari PDI-P tetap akan melaksanakan tugas mereka dalam membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan pemerintahan secara profesional. Hasto menekankan bahwa menteri dari PDIP memiliki tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, dan tugas mereka adalah menjadi pembantu Presiden tanpa memandang latar belakang politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasto menyampaikan, “Karena tugas mereka adalah sebagai pembantu Presiden RI, siapapun Presidennya.”
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa PDI-P telah menjalin komunikasi dengan tim pemenangan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yang juga mengklaim mengalami tekanan serupa. Hasto menegaskan pentingnya menjaga demokrasi agar tetap berada dalam koridornya dan keputusan politik harus didasarkan pada kehendak rakyat, bukan kepentingan elit politik.
“Demoskrasi harus berada dalam keputusan rakyat, bukan pada elit, dan kita harus membangun narasi untuk masa depan yang kuat,” jelas Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Hasto juga mengungkapkan bahwa tekanan politik semakin dirasakan terhadap pasangan calon TPN Ganjar-Mahfud. Selain itu, dia mengklaim bahwa mereka yang berusaha menyampaikan kebenaran mengenai pasangan calon nomor urut tiga juga mengalami tekanan dan intimidasi.
Hasto memberikan contoh kasus intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, yang mempublikasikan fakta bahwa elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud meningkat. Selain itu, Hasto juga menyebutkan bahwa ada kasus serupa yang dialami oleh seorang pegiat media sosial bernama Ulin Ni’am Yusron. Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya sendiri dan rekan separtainya, Adian Napitupulu, juga telah mengalami tekanan.
Meskipun menghadapi tekanan, Hasto menegaskan bahwa pendukung Ganjar-Mahfud dan para penyuarakan kebenaran tidak takut, malah semakin kuat. Dia melihat dukungan yang diberikan oleh rakyat, seperti menyediakan tempat untuk baliho Ganjar-Mahfud yang dicopot sebagai bukti pentingnya gerakan rakyat dalam proses demokrasi.
Hasto mengakhiri keterangannya dengan menyatakan bahwa politik harus didasarkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, serta membangun semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi. Dia berharap bahwa demokrasi akan tetap dijaga dan diperkuat agar lebih mampu melayani kepentingan rakyat.
