Papua, SuaraNet–Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 sebagai langkah konkret untuk mencapai perdamaian di Papua. RIPPP ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut, serta memperkuat pendekatan kultural. Dalam upaya implementasi RIPPP, para pemangku kepentingan diharapkan merumuskan langkah-langkah konkret dan tidak hanya berbicara tanpa tindakan.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan, “Ini kan untuk bersama, untuk kebaikan Papua, untuk kesejahteraan Papua. Perlu dirumuskan langkah-langkah yang konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua.” Pada pertemuan dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian di Kantor Gubernur Papua, Wapres menekankan pentingnya dialog yang membangun sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan di Papua.
Wapres juga meyakini bahwa masyarakat Papua lebih memahami karakteristiknya sendiri, sehingga solusi terhadap permasalahan keamanan di Papua dapat ditemukan melalui dialog dan diskusi yang mengurai permasalahan yang ada. “Saya ingin bahwa memang solusi itu adanya dari Papua sendiri. Saya kira orang Papua lebih tahu bagaimana menyelesaikannya, untuk masalah keamanan ini,” ujar Wapres. Dia menekankan pentingnya merumuskan dan mencari solusi secara bersama-sama.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Ia meminta agar segala saran dan kritik yang membangun disampaikan kepada pemerintah sehingga solusi dapat segera dirumuskan. “Nah, langkah yang dilakukan pemerintah sekarang, apa yang belum lengkap sehingga bisa menyelesaikan persoalan keamanan. Pemerintah terbuka. Kalau ada ketidakadilan, di mana? Tunjukkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah akan mengambil langkah. Tolong dirumuskan seperti apa, mari kita dialogkan,” ungkap Wapres.
Dalam konteks dialog, Alberth Rumbekwan, seorang pegiat HAM di Tanah Papua, mengharapkan bahwa dialog dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. “Kami mau ada kedamaian di tanah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus duduk sama-sama di satu meja untuk melakukan dialog bersama. Dengan dialog ini akan menyelesaikan masalah di Tanah Papua,” katanya.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai tokoh seperti Ketua PWNU Papua, Ketua Muhammadiyah Papua, Ketua Umum FKUB Papua, Pengamat Hukum Papua, Tokoh Senior dan Pegiat HAM, Direktur ELSHAM Papua, Perwakilan ECC di GI TP, mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Uskup Jayapura, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP. Wapres didampingi oleh beberapa menteri dan staf khususnya.
Dengan adanya RIPPP dan komitmen pemerintah Indonesia untuk melalui dialog dan merumuskan solusi bersama dengan masyarakat, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Papua.
