Presiden Jokowi Berkomitmen Mencegah Korupsi dan Meningkatkan Transparansi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada 2023

- Publisher

Kamis, 27 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi.

Jakarta, SuaraNetPada tanggal 27 Juli 2023, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan sebuah keterangan pers yang berisi tentang komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan evaluasi dan perbaikan sistem dalam upaya mencegah praktik korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Presiden Jokowi telah mengidentifikasi korupsi sebagai salah satu ancaman utama yang harus dihadapi dan diberantas dengan tegas untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah telah melakukan serangkaian langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga. Salah satu inisiatif yang diberlakukan adalah penggunaan e-katalog, sebuah platform elektronik yang berfungsi sebagai direktori produk dan layanan yang tersedia bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

ADVERTISEMENT

cc59f439 1d50 439b 9c3d 98bc5fcbcdb8 scaled
33dda0b5 fba7 402f 989c e591e49519cf scaled
cc59f439-1d50-439b-9c3d-98bc5fcbcdb8
33dda0b5-fba7-402f-989c-e591e49519cf
previous arrow
next arrow

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Jokowi menjelaskan dengan rinci bagaimana e-katalog telah membawa perubahan yang signifikan dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan. Pada saat keterangan pers tersebut, e-katalog telah mencatatkan lebih dari 4 juta produk yang terdaftar, jumlah yang mengesankan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya mencapai 50 ribu produk. Dengan adanya lebih banyak produk terdaftar, diharapkan akan meningkatkan persaingan dan memungkinkan para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, untuk lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengadaan.

Baca Juga  Presiden Jokowi Ikuti Panen Raya Padi dan Dorong Penambahan Cadangan Beras Nasional

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pemantauan terhadap proses pengadaan yang melibatkan anggaran negara. Dalam usaha untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan praktik korupsi, pemerintah telah memperkuat lembaga pengawas dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh proses pengadaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi celah bagi pelaku korupsi untuk beroperasi dan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi.

Tidak hanya fokus pada peningkatan sistem pengadaan, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya menghormati proses hukum terkait dengan pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beliau menyatakan dengan tegas bahwa jika ada pejabat yang terbukti melompati sistem dan terlibat dalam tindakan korupsi serta terkena OTT, maka perlu dihormati proses hukum yang berlaku dan tindakan tegas harus diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa penegakan hukum adalah salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam menegakkan hukum, lembaga penegak hukum harus bekerja secara independen dan profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat independensi dan kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk KPK, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Baca Juga  Presiden Jokowi Ajukan Agenda Penting dalam APEC untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam melibatkan masyarakat, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan sinyal yang kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi dan upaya nyata dalam menciptakan sistem yang bersih dan akuntabel akan terus dilakukan demi tercapainya pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas. Presiden Jokowi menutup keterangan persnya dengan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dalam upaya bersama mewujudkan cita-cita bersama: pemerintahan yang bebas dari korupsi, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Print Friendly, PDF & Email

Berita Terkait

Ribuan Jamaah Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad dalam Pembukaan Pena Santri Darul Ulum Banyuanyar
PBNU Sesalkan Kunjungan Lima Cendekiawan NU ke Israel
Empat Anggota DPRD Jawa Timur Jadi Tersangka Kasus Suap Dana Hibah
Rumor Cristiano Ronaldo Akan Pensiun Usai Euro 2024, Begini Kata Roberto Martinez
Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Polri Adaptif dan Profesional Menghadapi Masa Depan
Virgoun Ditangkap Polisi Diduga Terjerat Kasus Narkoba
Kominfo Kecam Keras Akan Blokir X Twitter, Lantaran Kebijakan Terbaru yang Mengizinkan Konten Pornografi
Tonjolkan Pelayanan Haji 2024, Kemenag Siapkan Tenda Ber-Ac dan Makan 15 kali

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:51 WIB

Ribuan Jamaah Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad dalam Pembukaan Pena Santri Darul Ulum Banyuanyar

Senin, 15 Juli 2024 - 22:38 WIB

PBNU Sesalkan Kunjungan Lima Cendekiawan NU ke Israel

Kamis, 11 Juli 2024 - 02:18 WIB

Empat Anggota DPRD Jawa Timur Jadi Tersangka Kasus Suap Dana Hibah

Sabtu, 6 Juli 2024 - 18:54 WIB

Rumor Cristiano Ronaldo Akan Pensiun Usai Euro 2024, Begini Kata Roberto Martinez

Rabu, 3 Juli 2024 - 10:08 WIB

Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Polri Adaptif dan Profesional Menghadapi Masa Depan

Jumat, 21 Juni 2024 - 02:21 WIB

Virgoun Ditangkap Polisi Diduga Terjerat Kasus Narkoba

Selasa, 18 Juni 2024 - 22:29 WIB

Kominfo Kecam Keras Akan Blokir X Twitter, Lantaran Kebijakan Terbaru yang Mengizinkan Konten Pornografi

Kamis, 13 Juni 2024 - 00:22 WIB

Tonjolkan Pelayanan Haji 2024, Kemenag Siapkan Tenda Ber-Ac dan Makan 15 kali

Berita Terbaru

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan amar putusan perkara nomor. (foto: ist)

Berita

DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan

Selasa, 23 Jul 2024 - 12:35 WIB