SuaraNet – Internasional – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah memberikan tanggapannya terkait usulan damai yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait perang di Ukraina.
Menurut Lavrov, negara-negara Barat sering kali mengabaikan inisiatif damai yang berasal dari negara-negara berkembang, termasuk usulan dari Indonesia.
“Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow pada 30 Juni 2022, beliau membicarakan pentingnya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan keamanan pangan, serta mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan komunikasi antara pemimpin Rusia dan Ukraina,” ujar Lavrov dalam sebuah wawancara yang dikutip dari transkrip dengan surat kabar Indonesia pada Senin (11/7).
Selain itu, Lavrov juga menyebutkan usulan damai yang disampaikan oleh Prabowo saat pertemuan antara Menteri Pertahanan di Shangri-La Dialogue pada 3 Juni yang lalu di Singapura.
“Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, juga membahas penyelesaian krisis di Ukraina. Namun, Kyiv menolak gagasan tersebut dengan mengatakan bahwa saat ini tidak diperlukan mediator,” kata Lavrov seperti yang dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Rusia.
Beberapa poin usulan yang diajukan oleh Prabowo antara lain adalah gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi, pengerahan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta referendum di wilayah yang menjadi sengketa.
Ukraina saat itu menilai usulan yang diajukan oleh Prabowo memiliki perspektif yang sejalan dengan Rusia.
Lavrov kemudian membahas mengenai proposal damai dari Ukraina. Menurutnya, usulan tersebut mencerminkan agresivitas pemerintah Kyiv dan para pelindung eksternal mereka, terutama negara-negara Barat.
“Mereka mencoba memberikan tekanan melalui satu-satunya pilihan yang mungkin untuk penyelesaian. Sebagai akibatnya, terbentuklah paket ultimatum yang ditujukan kepada Rusia, yaitu tuntutan untuk mengadakan pengadilan atas kepemimpinan militer-politiknya,” ujar Lavrov.
Menurut Menlu Rusia, Ukraina mencoba melegitimasi tuntutan-tuntutan tersebut dengan menggelar “pertemuan puncak perdamaian” dalam waktu dekat dan mengundang negara-negara berkembang.
“Saya yakin rakyat Indonesia sangat memahami motif berbahaya di balik rencana ini dan tidak akan terjebak oleh retorika palsu dari mereka yang berjuang hingga titik akhir di Ukraina,” tambah Lavrov.
