SuaraNet, Surabaya – Organisasi masyarakat Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah wilayah Madura. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara Cabang Surabaya, Senin (8/6).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dear Jatim mengaku telah melakukan investigasi lapangan melalui pemeriksaan fisik bangunan, observasi langsung di lokasi proyek, serta pencocokan spesifikasi teknis dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi pekerjaan yang telah dikerjakan.
Ketua Umum Dear Jatim, Faisol, mengatakan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pada beberapa item pekerjaan konstruksi.
“Hasil investigasi kami menemukan banyak ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pekerjaan. Ada dugaan pengurangan spesifikasi material secara sistematis yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah,” tegas Faisol dalam orasinya.
Menurutnya, temuan tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan material konstruksi yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen perencanaan.
Besi konstruksi yang direncanakan menggunakan diameter 13 milimeter disebut ditemukan menggunakan ukuran 10 milimeter bahkan 8 milimeter. Sementara besi 8 milimeter yang tercantum dalam dokumen juga diduga mengalami pengurangan ukuran.
Selain itu, Dear Jatim menyoroti penggunaan material hollow yang dalam perencanaan memiliki ketebalan 3 milimeter, namun di lapangan diduga hanya sekitar 1,4 milimeter. Dugaan penggunaan pasir putih sebagai pengganti pasir hitam serta tidak dipasangnya angkur sesuai standar konstruksi juga menjadi bagian dari temuan mereka.
“Kondisi ini berpotensi memengaruhi kekuatan struktur bangunan dan memperpendek usia konstruksi. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga keselamatan masyarakat yang nantinya memanfaatkan fasilitas tersebut,” ujar Faisol.
Tak hanya menyoroti aspek teknis pembangunan, Dear Jatim juga mempertanyakan tingkat keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek KDMP. Berdasarkan hasil pemantauan mereka, sejumlah lokasi pembangunan disebut tidak dilengkapi papan informasi proyek maupun papan pelaksana pekerjaan sebagaimana lazim ditemukan pada proyek yang menggunakan dana publik.
Padahal, proyek KDMP disebut menggunakan pembiayaan melalui skema Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang memiliki peran dalam pelaksanaannya.
“Keterbukaan informasi hampir tidak ada. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas nilai proyek, siapa pelaksananya, maupun rincian penggunaan anggarannya. Ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Dear Jatim juga mengaku menemukan dugaan ketidaksesuaian antara nama pelaksana yang tercantum dalam dokumen dengan pihak yang bekerja di lapangan. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan adanya intervensi pihak tertentu dalam proses pembangunan proyek tersebut.
Dalam aksi yang sama, organisasi tersebut mengungkap adanya pengakuan sejumlah kepala desa yang disebut tidak menerima dokumen RAB secara utuh. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi membuat proses pembangunan berjalan tanpa acuan teknis yang memadai dan membuka ruang terjadinya penyimpangan.
Selain itu, Dear Jatim mempertanyakan pola distribusi anggaran yang dinilai berbeda antar desa. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat skema pencairan dana sebesar Rp720 juta ditambah Rp170 juta yang dianggap telah menyelesaikan kewajiban pembayaran.
Sementara di lokasi lain, pencairan sebesar Rp540 juta ditambah Rp170 juta juga disebut telah dianggap lunas. Padahal, nilai pembangunan satu unit KDMP disebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
“Jika nilai proyek mencapai Rp1,6 miliar per unit, maka publik berhak mengetahui ke mana aliran anggaran yang tidak terlihat dalam realisasi pekerjaan di lapangan. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujar Faisol.
Berdasarkan analisis volume pekerjaan dan kondisi fisik bangunan yang dilakukan, Dear Jatim menduga nilai realisasi pekerjaan berada jauh di bawah nilai anggaran yang telah ditetapkan.
Mereka menilai dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui audit resmi guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan massa aksi, Kepala Cabang PT Agrinas Pangan Nusantara Surabaya, Ali Syabana, menyatakan bahwa pihaknya tidak bertindak sebagai pelaksana proyek.
“Yang bekerja berada di bawah desa dan Kodim. Kami melakukan pengawasan,” ujarnya saat menemui perwakilan demonstran.
Ali menegaskan seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut akan diteruskan kepada jajaran direksi di Jakarta.
“Kami menerima semua masukan dari masyarakat. Terkait permintaan rekan-rekan, akan kami sampaikan kepada direksi di Jakarta,” katanya.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan sejumlah perdebatan antara massa dan pihak perusahaan. Meski demikian, situasi tetap terkendali hingga PT Agrinas Pangan Nusantara menerima dan menandatangani dokumen tuntutan yang disampaikan demonstran.
Setelah tuntutan diterima, massa Dear Jatim membubarkan diri secara tertib. Mereka berharap dilakukan audit menyeluruh serta peningkatan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan proyek KDMP yang saat ini menjadi sorotan publik di Madura.
