Pamekasan — Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (12/3/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuding Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) lalai dalam mengawasi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pamekasan.
Aksi berlangsung dengan membakar ban di depan pintu masuk Kantor Bupati sebagai bentuk protes. Massa juga sempat mencoba masuk ke area kantor bupati hingga terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Mahasiswa mengaku kecewa karena perwakilan Satgas MBG maupun Koordinator Wilayah BGN Pamekasan tidak hadir menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang mereka soroti.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis seharusnya diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan aman bagi siswa. Namun, menurutnya, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya masalah dalam pelaksanaan program tersebut.
“Satgas seharusnya memberikan teguran kepada dapur SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal sertifikat itu wajib sesuai peraturan Menteri Kesehatan,” ujar Arisandi saat menyampaikan orasi.
Ia menyebutkan, dari total 114 dapur MBG di Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi agar makanan aman dikonsumsi.
Arisandi menilai kondisi tersebut menunjukkan pengawasan dari Satgas MBG masih belum maksimal. Ia bahkan mempertanyakan keseriusan Satgas dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan.
“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, lebih baik mundur. Kalau perlu kami akan menggelar aksi lanjutan,” tegasnya.
Selain persoalan dapur MBG, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program tersebut di beberapa wilayah di Pamekasan. Salah satunya kasus keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025.
Kasus serupa juga terjadi pada sembilan siswa SDN Toronan 1 Pamekasan yang diduga mengalami keracunan makanan pada 15 Oktober 2025.
Keluhan lain datang dari wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026. Selain itu, menu rapel dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III Pamekasan pada 23 Februari 2026 juga dikeluhkan.
Protes juga muncul dari wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong. Menu MBG dari SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang diterima siswa pada 24 Februari 2026 disebut berbau kurang sedap dan diduga tidak layak dikonsumsi.
Selain itu, menu MBG dari SPPG Yayasan Yasmin Ambet Pamekasan serta dapur Yayasan Alhumaidy di Desa Blaban juga sempat menuai sorotan dari masyarakat karena dinilai kurang layak.
Menurut Arisandi, berbagai kejadian tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Pamekasan.
“Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat. Kami meminta pihak BGN turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Satgas MBG di Pamekasan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta pemerintah menindaklanjuti laporan keracunan makanan dan temuan makanan tidak layak yang terjadi di sejumlah sekolah.
Kedua, mahasiswa menuntut Badan Gizi Nasional bertanggung jawab atas kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program MBG.
Ketiga, mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan program MBG karena besarnya anggaran yang dinilai rawan penyimpangan.
Keempat, mahasiswa meminta program MBG di Pamekasan dihentikan sementara atau dilakukan evaluasi menyeluruh hingga pengawasan dan kualitas makanan benar-benar terjamin.
