Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menilai banjir bandang dan longsor maut yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara bukan semata-mata disebabkan faktor alam. Walhi menyebut kerusakan hutan dan alih fungsi lahan akibat aktivitas investasi, termasuk tambang emas Martabe dan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebagai biang kerok utama bencana tersebut.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, mengatakan cuaca ekstrem hanya menjadi pemicu, sementara akar persoalan terletak pada rusaknya ekosistem hutan, khususnya di kawasan Batang Toru atau Harangan Tapanuli.
“Pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” kata Rianda dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Menurut catatan Walhi, dalam kurun waktu satu dekade terakhir lebih dari 2.000 hektare hutan di Sumut telah mengalami kerusakan, terutama di wilayah ekosistem Batang Toru. Kerusakan tersebut, kata Rianda, tidak lepas dari kebijakan pemerintah sejak 2014 yang mengubah status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), salah satunya melalui Surat Keputusan Nomor 579.
Perubahan status kawasan itu dinilai membuka pintu bagi masuknya berbagai investasi skala besar ke wilayah yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekologis. Sejumlah aktivitas yang disorot Walhi antara lain pembangunan PLTA NSHE Batang Toru, perluasan tambang emas Martabe, konsesi PT Toba Pulp Lestari, serta ekspansi perkebunan sawit.
Rianda menilai aktivitas tersebut telah merusak daerah hulu dan badan sungai, serta memperburuk daya dukung lingkungan. Kondisi itu dinilai berkontribusi besar terhadap banjir bandang yang menerjang permukiman warga.
“Pertambangan emas itu berada di sekitar Sungai Batang Toru. Di sisi lain ada Sungai Garoga. Dua sungai itu hulunya berasal dari wilayah yang sekarang sudah rusak. Kerusakan itu bukan alami, tapi akibat aktivitas tambang dan pembangunan PLTA,” ujarnya.
Selain berdampak pada keselamatan manusia, Walhi juga menyoroti kerusakan ekosistem yang memutus koridor satwa liar endemik, seperti orangutan Tapanuli dan harimau Sumatra. Menurut Rianda, rusaknya hutan Batang Toru akan berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan lingkungan di Sumatra Utara.
Tak hanya kawasan Tapanuli, Walhi juga melaporkan kondisi memprihatinkan di wilayah pesisir Kabupaten Langkat. Desa Kuala Serapuh dan kawasan Besitang disebut sempat terendam banjir selama beberapa hari tanpa pasokan logistik yang memadai dan belum sepenuhnya tercatat sebagai wilayah terdampak bencana.
“Itu sudah lima hari tanpa pasokan makanan, dan belum terdata sebagai korban terdampak banjir di wilayah Langkat,” kata Rianda.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara mencatat dampak banjir dan longsor terus meluas. Hingga Senin (1/12), total warga terdampak mencapai 360.216 kepala keluarga atau sekitar 1.358.348 jiwa.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, menyebutkan sebanyak 226 orang ditemukan meninggal dunia, 188 orang masih dinyatakan hilang, dan 603 warga mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga terus bertambah seiring tingginya potensi bencana susulan.
Gangguan infrastruktur turut memperparah situasi di lapangan. Di sejumlah wilayah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, jaringan komunikasi sempat terputus akibat pemadaman listrik. Akses komunikasi baru kembali tersambung pada 28 November setelah mendapat dukungan jaringan Starlink.
Walhi menegaskan, banjir maut di Sumatra Utara merupakan akumulasi kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung selama bertahun-tahun. Walhi mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, menghentikan alih fungsi hutan di kawasan rawan bencana, serta meninjau ulang izin-izin investasi yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat.
