Jakarta -Program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan dengan dana fantastis Rp 71 triliun sejak Januari 2025, kini berada di jurang pemotongan anggaran. Ancaman keras ini datang langsung dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyusul lonjakan dramatis kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 6.500 penerima manfaat.
Alih-alih mengatasi stunting dan memenuhi gizi, program yang menargetkan 82,9 juta penerima ini justru menjadi sorotan karena dugaan kegagalan pengawasan kualitas makanan, bahkan dikaitkan dengan kasus meninggalnya siswa SMKN 1 Cihampelas.
Menkeu Beri Ultimatum: Evaluasi Oktober, Pangkas Desember
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi secara menyeluruh alokasi dana MBG pada akhir Oktober 2025.
Meskipun ia menekankan bahwa tanggung jawab teknis program berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenkeu tetap memegang kendali atas pengawasan anggaran.
“Tetapi nanti saya akan lihat (program MBG) di akhir Oktober 2025 seperti apa, kalau bisa diserap ya sudah kita nggak ini (pangkas), kalau bagus ya (anggarannya) nambah,” ujar Purbaya saat ditemui di Surabaya, Kamis (2/10).
Ancaman pemotongan dana ini semakin jelas jika BGN gagal menunjukkan kinerja optimal. Purbaya secara spesifik menyebut akhir Desember 2025 sebagai batas akhir.
“Kalau nanti ternyata tidak bisa diserap sampai akhir Desember 2025 dengan dana yang ada, ya kita kurangi. Tetapi sekali lagi itu bukan urusan Kemenkeu,” tambahnya.
Korban Keracunan Tembus 6.517 Orang
Kasus keracunan massal ini menjadi alasan utama ancaman Menkeu. Data dari BGN menunjukkan peningkatan kasus yang sangat tajam dalam dua bulan terakhir.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta (1/10), memaparkan data yang mengejutkan:
1. Periode Januari – Juli 2025: Tercatat 24 kasus keracunan di sejumlah sekolah.
2. Periode Agustus – September 2025: Angka melonjak tajam dengan tambahan 51 kasus baru.
3. Total Korban: Hingga 1 Oktober 2025, total korban mencapai 6.517 orang yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Dadan juga mengungkapkan bahwa Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 45 kasus keracunan massal, menunjukkan adanya masalah serius dalam rantai distribusi dan pengawasan kualitas makanan dengan patokan harga Rp10 ribu per porsi ini.
Awalnya digagas sebagai upaya ambisius untuk mengatasi masalah gizi, skandal keracunan massal kini membuat publik mempertanyakan kapabilitas BGN dalam mengelola program sebesar Rp 71 triliun tersebut. Evaluasi Kemenkeu pada akhir bulan ini akan menjadi penentu nasib program MBG selanjutnya.
Penulis : Dalif
Editor : Redaksi
