PAMEKASAN, SUARANET-Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam-Fattah Jasin secara bersamaan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru yang berlokasi di Kecamatan Waru, Rabu (4/1/2023) sore.
Dua pemegang tampuk kekuasaan di bumi Gerbang Salam itu didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifuddin, Kepala Bidang IKP Diskominfo Pamekasan, Arief Rachmansyah, Kabag Prokopim, Nur Arifin, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes, Amir Chamdani, dan Camat Waru.
Bupati dan Wakil Bupati mendatangi rumah sakit berplat merah itu menyerap aspirasi pegawai, serta memastikan penerapan universal health coverge (UHC) terlaksana pada tanggal 7 januari 2023 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Hal itu seiring adanya pemutusan kontrak RSUD Waru sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tugas direktur dan kita semua, kita tiga hari lagi sudah UHC. Saya ingin mendengar dari pak direktur bagaimana persiapan UHC ini. Misalnya orang datang alurnya bagaimana, tim teknis itu bagaimana, karena nanti kalau tidak diatur secara detail, pas saling lempar,” kata Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat memberikan arahan kepada pegawai di RSUD tersebut.
Dia menegaskan, pihaknya kaget mendapat kabar adanya pemutusan kemitraan oleh BPJS terhadap RSUD Waru, sebab dalam waktu dekat Pamekasan akan menerapkan UHC, dimana masyarakat tidak harus membayar biaya pengobatan ketika datang ke fasilitas kesehatan, hanya cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
“BPJS itu mitra kerja pemerintah, seperti besanan. Kita mau bekerja luar bisa, memastikan UHC clear, pastikan UHC ini jangan sampai ada orang yang tidak terlayani. Kita juga harus memastikan di rumah sakit ini berjalan maksimal dan ideal,” tegasnya.
Bupati murah senyum ini menyampaikan, soliditas dalam sebuah instansi itu menjadi harga mati lantaran kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi. Sehingga, RSUD sebagai instansi pelayanan kesehatan harus bekerja maksimal dalam semua hal, termasuk penerapan UHC tersebut.
Pihaknya telah berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat melalui program UHC dengan anggaran mencapai Rp 77 miliar yang diberikan kepada BPJS.
“Artinya, kalau kita tarik uang itu, BPJS kan nolah-noleh juga. Makanya, pastikan di sini ICU-nya beres, dokter spesialis beres. Bismillah kita RSUD Waru ini maju, berkembang, dan menjadi rumah sakit yang luar biasa,” ungkapnya.
Direktur RSUD Waru Pamekasan, dr. Nanang Suyanto mengungkapkan, BPJS beralasan instansinya tidak memenuhi standart untuk bekerja sama lantaran ketersediaan dokter spesialis anak dan tidak memenuhinya syarat ICU yang ada. Pihaknya akan berusaha untuk memenuhi dua kriteria tersebut agar kembali bisa menjadi mitra BPJS.
“Alhamdulillah untuk ICU kita sudah bisa menyediakan sesuai permintaan, termasuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis anak. Kami laporkan kepada BPJS untuk dilakukan verifikasi ulang agar kami bisa bekerja sama, dan bisa melayani masyarakat dengan baik,” tandasnya.
Bupati menegaskan, RSUD Waru harus bisa merealisasikan program UHC demi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Tentu dengan beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh semua elemen RSUD Waru.
“Pak direktur dan semua pegawai di sini mempersiapkan hal teknis dalam realisasi UHC ini, urusan BPJS urusan saya,” tegasnya.
