Demonstran Desak KPU Pamekasan Hentikan Rekapitulasi, Tuding Ada Kecurangan

- Publisher

Minggu, 3 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pamekasan, SuaraNet – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung PKPN Pamekasan, Minggu (3/3/2024). Mereka menuntut KPU Pamekasan menghentikan rekapitulasi tingkat kabupaten dan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena dugaan banyak pelanggaran.

Aksi demonstrasi dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Massa bergerak dari Monumen Arek Lancor menuju gedung PKPN Pamekasan, tempat rekapitulasi suara Pemilu 2024. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap KPU dan Bawaslu.

Tuntutan Massa

Koordinator lapangan Musfiq menyampaikan beberapa tuntutan dalam orasinya. Di antaranya: Menghentikan rekapitulasi tingkat kabupaten karena diduga banyak terjadi kecurangan, melakukan PSU di seluruh TPS yang terdapat dugaan kecurangan dan Bawaslu harus mengusut tuntas semua temuan kecurangan.

Musfiq menilai proses rekapitulasi suara tidak berjalan mulus. Ia menuding KPU dan Bawaslu tidak transparan dan tidak serius menangani laporan kecurangan yang diajukan oleh GMPD.

“Kami sudah melaporkan banyak temuan kecurangan kepada Bawaslu, tapi tidak ada tindakan yang signifikan,” kata Musfiq.

Baca Juga  Baleg DPR RI Terima Masukan Terkait Revisi UU Penyiaran

Komisioner KPU Pamekasan Fathorrahman yang menemui massa demonstran mengatakan bahwa rekapitulasi suara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Fathorrahman menjelaskan bahwa rekapitulasi dilakukan berjenjang dari tingkat kecamatan hingga pusat. Ia juga menjelaskan mekanisme penyelesaian keberatan hasil rekapitulasi, yaitu dengan mencocokkan C-plano dan C-hasil salinan.

“Jika tidak ada kesamaan, dilakukan pembetulan di tingkat kabupaten,” kata Fathorrahman.

Massa demonstran mengancam tidak akan pulang sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Mereka bersikukuh bahwa KPU harus menghentikan rekapitulasi dan melakukan PSU.

Follow WhatsApp Channel www.suaranet.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gugatan Rp140 Miliar Disoal, Mintarsih Ungkap Kejanggalan Proses Hukum
KPK Dalami Kasus Cukai Rokok, H. Mukmin, Iskandar, dan Syafwan Wahyudi Ikut Disorot
Kasus Cukai Melebar, Sejumlah Pengusaha Rokok di Sumenep Masuk Radar KPK
KPK Perluas Kasus Suap Bea Cukai, Industri Rokok Jatim–Jateng Disorot
Menkeu Ancam Tutup Peredaran Rokok Ilegal Jika Tak Masuk Pasar Legal
KPK Terus Memperluas Penyidikan Kasus Suap Bea dan Cukai, Pengusaha Rokok Malang Ikut Disorot?
Milik Tokoh Ternama, Rokok Ilegal Sendang Biru Tetap Terdistribusi di Balik Gencarnya Penindakan
Rokok Ilegal Merek L300, Marbol, dan Boss Caffe Latte Disita di Palu

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 18:19 WIB

Gugatan Rp140 Miliar Disoal, Mintarsih Ungkap Kejanggalan Proses Hukum

Senin, 13 April 2026 - 15:20 WIB

KPK Dalami Kasus Cukai Rokok, H. Mukmin, Iskandar, dan Syafwan Wahyudi Ikut Disorot

Minggu, 12 April 2026 - 16:36 WIB

Kasus Cukai Melebar, Sejumlah Pengusaha Rokok di Sumenep Masuk Radar KPK

Minggu, 12 April 2026 - 11:31 WIB

KPK Perluas Kasus Suap Bea Cukai, Industri Rokok Jatim–Jateng Disorot

Minggu, 12 April 2026 - 00:59 WIB

Menkeu Ancam Tutup Peredaran Rokok Ilegal Jika Tak Masuk Pasar Legal

Berita Terbaru