Opini, SuaraNet – Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan momentum penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam proses ini bukan hanya sekadar partisipasi politik, tetapi juga menjadi wujud nyata dari tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan demokrasi. Harus disadari bahwa peran sentral mahasiswa, terutama di tengah maraknya fenomena politik praktis yang sering kali diwarnai oleh doktrinasi dan politisasi sudah sangat mencederai substansi demokrasi dan konstitusi bangsa ini.
Mahasiswa sebagai Agen Perubahan
Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Harusnya menjadi individu yang kritis dan peka terhadap isu-isu sosial-politik, justru tidak sedikit yang memilih berperan sebagai pengamat, pendukung, bahkan pelaku perubahan. Tentu dilatar belakangi pendidikan yang memadai, tuntutan dasarnya kita lebih bisa menganalisis situasi politik dengan tajam, mengidentifikasi praktik-praktik yang merugikan demokrasi, serta menyuarakan perubahan yang diperlukan.
Doktrinasi dan Politisasi dalam Pilkada
Fenomena doktrinasi dalam Pilkada sering kali terlihat melalui manipulasi opini publik dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Politisi yang berkuasa terkadang menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi mahasiswa dan pemilih muda, mencoba memanipulasi suara mereka demi kepentingan politik jangka pendek. Hal ini berpotensi merusak esensi demokrasi, setiap suara seharusnya berdiri atas dasar pemikiran yang bebas dan independen.
Selain itu, politisasi yang mengarah pada penyeragaman pandangan politik di kalangan mahasiswa juga menjadi ancaman serius. Ketika ideologi politik tertentu didoktrinkan ke dalam lingkungan kampus, mahasiswa cenderung kehilangan daya kritis mereka dan terjebak dalam pola pikir yang sempit. Oleh karena itu, mahasiswa perlu aktif menentang doktrinasi ini dengan cara mengedukasi diri mereka dan rekan-rekan mereka tentang pentingnya pemikiran kritis dan independensi dalam memilih pemimpin.
Keterlibatan dalam Edukasi Politik
Salah satu cara mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan demokrasi adalah melalui pendidikan politik. Dengan menyelenggarakan diskusi, seminar, atau lokakarya tentang pentingnya pemilihan yang adil dan transparan, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Kegiatan semacam ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan politik mahasiswa itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, sehingga mereka lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan memahami hak serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Advokasi dan Pengawasan
Mahasiswa juga dapat berperan sebagai pengawas dalam proses Pilkada. Dengan mendirikan organisasi atau kelompok yang fokus pada advokasi pemilihan yang adil, mereka dapat memonitor pelaksanaan Pilkada, melaporkan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan setiap praktik kecurangan dapat diminimalisir.
*) Miftahul Alim – Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura 2024-2025
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi SuaraNet.id
Penulis : Miftahul Alim
Editor : Fahrur Rozi
