Pamekasan, SuaraNet– Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan, Madura, kini menghadapi sanksi serius dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait kasus toilet berbayar yang baru-baru ini mencuat. Sanksi yang diberlakukan berupa penundaan pangkat terhadap kepala sekolah tersebut.
Mawardi, Kepala Kemenag Kabupaten Pamekasan, menyatakan, “Mengenai sanksi ini, kami menginformasikan bahwa hal tersebut didasarkan pada informasi yang kami terima,” pada hari Senin (9/10).
Kasus ini bermula dari protes seorang guru bernama Mohammad Arif terhadap sistem toilet berbayar di MAN 1 Pamekasan. Arif mengalami mutasi secara sepihak oleh kepala sekolah, Nu’man Afandi, tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Sesuai dengan peraturan, dalam kasus mutasi pegawai negeri sipil (ASN), seharusnya terdapat surat permohonan. Namun, saya tiba-tiba menerima Surat Keputusan (SK) dari Kantor Wilayah Kemenag yang menyatakan bahwa saya dimutasi,” ungkap Arif pada hari Jumat (22/9).
Surat mutasi menunjukkan bahwa mutasi tersebut diduga atas usulan dari Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan. Kejanggalan lain terlihat dengan kekurangan guru Bahasa Indonesia, mata pelajaran yang diampu oleh Arif.
Kasus ini terus menjadi perhatian masyarakat, dan pihak terkait sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengklarifikasi masalah ini.
Sementara itu, kepala sekolah terlibat menghadapi penundaan pangkat sebagai sanksi dari Kemenag.
