Anggaran Tunjangan Gubernur Jatim Tembus Rp 2,6 Miliar, Aktivis Jatim: Ini Menyakiti Hati Rakyat!

- Publisher

Rabu, 17 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Musfiq, koordinator Jaka Jatim.

Musfiq, koordinator Jaka Jatim.

Surabaya – Besaran tunjangan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai angka fantastis, menembus Rp 2,6 miliar per bulan.

‎Angka ini dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun. anggaran tersebut menyedot perhatian publik.

‎Aktivis antikorupsi, Musfiq mengatakan, besaran tunjangan operasional ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD suatu provinsi. Untuk provinsi dengan PAD di atas Rp 150 miliar, besaran tunjangan operasional kepala daerah paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD dan angka tersebut sangat fantastis di tengah masyarakat Jawa Timur yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

ADVERTISEMENT

153665 2 scaled

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎”Ini menyakiti hati rakyat Jawa Timur, pejabat besar-besaran mengucurkan anggaran yang subtansinya jauh dari kepentingan rakyat,” kata Musfiq, Koordinator Jaka Jatim, Rabu. (17/ 9/25).

‎Ia mejelaskan bahwa berdasarkan data PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang mencapai Rp 20.819.551.868.803,00, maka perhitungan tunjangan operasionalnya adalah: ‎Tunjangan operasional maksimal per tahun:  Rp 20.819.551.868.803 x 0,15% = Rp 31.229.327.803 dan Tunjangan operasional maksimal per bulan: Rp 31.229.327.803 / 12 = Rp 2.602.443.983.

Baca Juga  Ibu di Sumenep Serahkan Putri untuk Disetubuhi Selingkuhan, Begini Ceritanya!

‎Dari total tunjangan operasional bulanan tersebut, alokasi untuk Gubernur adalah 65% dan Wakil Gubernur 35%. Dengan demikian, rinciannya adalah:

‎Tunjangan Operasional Gubernur: 65% dari Rp 2.602.443.983 = Rp 1.691.588.588 dan Tunjangan Operasional Wakil Gubernur: 35% dari Rp 2.602.443.983 = Rp 910.855.394

‎”Angka ini sangat besar dan berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

‎Ia menambahkan bahwa meskipun penetapan tunjangan ini didasarkan pada peraturan yang ada, transparansi dan akuntabilitas penggunaannya perlu diawasi ketat.

‎”Tunjangan ini seharusnya digunakan untuk mendukung operasional kerja dalam melayani rakyat, bukan sekadar dinikmati secara pribadi,” tegas Musfiq.

Ia juga mendorong agar pemerintah provinsi lebih terbuka dalam mempublikasikan laporan penggunaan dana operasional ini secara rinci kepada publik.

Follow WhatsApp Channel www.suaranet.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wabup Sukriyanto Ajak Pesantren dan Polri Bersatu Wujudkan Madura Aman dan Religius
Pemerintah Naikkan Gaji Hakim 280 Persen demi Tegakkan Marwah Peradilan
Putusan MK Jadi Angin Segar bagi Masyarakat Hutan dan Petani Kecil
Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia
Disdikbud Pamekasan Gelontorkan Rp 1,48 Miliar untuk Buku Sekolah
Nelayan Pulau Kecil Desak Revisi Perda dan Tindakan Tegas terhadap Kapal Trawl
Mahasiswa HTN UIN Madura Komitmen Kuatkan ‘Fondasi Moral’ Bangsa di Usia Ke-4 
Disebut dalam Video Viral Razia Rokok Ilegal, Haji Sugik dan Haji Her Angkat Bicara

Berita Terkait

Kamis, 6 November 2025 - 21:07 WIB

Wabup Sukriyanto Ajak Pesantren dan Polri Bersatu Wujudkan Madura Aman dan Religius

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:57 WIB

Pemerintah Naikkan Gaji Hakim 280 Persen demi Tegakkan Marwah Peradilan

Jumat, 17 Oktober 2025 - 15:33 WIB

Putusan MK Jadi Angin Segar bagi Masyarakat Hutan dan Petani Kecil

Rabu, 15 Oktober 2025 - 23:21 WIB

Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia

Selasa, 14 Oktober 2025 - 14:48 WIB

Nelayan Pulau Kecil Desak Revisi Perda dan Tindakan Tegas terhadap Kapal Trawl

Berita Terbaru