Pamekasan – Warga Desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, meluapkan kekecewaan mendalam terhadap Kepala Desa Joko Pranoto yang dinilai mengabaikan aspirasi perbaikan jalan. Jalan desa yang rusak parah dan tak layak dilalui itu sudah lama dikeluhkan, namun hingga kini janji perbaikan tak kunjung terealisasi.
Aspirasi ini sejatinya telah disampaikan warga pada 17 April 2025. Namun, alih-alih ditindaklanjuti, janji untuk bertemu dan membahas perbaikan pun menguap begitu saja.
“Waktu itu Bapak Kepala Desa mengajak kami duduk bersama membahas aspirasi ini. Kami sudah sepakat, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ujar Bairi, perwakilan pemuda setempat, saat ditemui pada Selasa (2/9/2025).
Menurut Bairi, kondisi jalan desa sangat memprihatinkan, terutama di beberapa titik yang belum pernah diaspal. Paling parah, jalur menuju Dusun Potreh yang terakhir kali diperbaiki pada 2017.
“Saat musim panas saja sudah sulit, apalagi kalau hujan. Jalan di sini jadi seperti bubur dan sangat licin,” tambahnya, menggambarkan betapa sulitnya aktivitas warga sehari-hari.
Kepala Desa Beri Tanggapan: Anggaran Terbatas dan BLT Jadi Alasan
Menanggapi keluhan warganya, Kepala Desa Dempo Barat, Joko Pranoto, angkat bicara. Ia mengakui keterlambatan perbaikan jalan, tetapi menyebut adanya kendala serius di balik itu.
Joko menjelaskan bahwa anggaran dana desa (ADD) yang diterima setiap tahun sangat terbatas, hanya sekitar Rp 1 miliar. Angka tersebut tidak hanya untuk perbaikan jalan, melainkan juga harus dibagi untuk program lain, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Perbaikan jalan akan kami laksanakan secara bertahap karena anggaran desa yang terbatas,” kata Joko. “Dana desa bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga untuk BLT. Desa kami juga luas, ada 10 dusun yang semuanya butuh pembangunan.”
Dengan 10 dusun yang harus diperhatikan secara merata, pemerintah desa mengaku harus memprioritaskan dan membagi anggaran seadil mungkin. Joko Pranoto pun berkomitmen akan melanjutkan program perbaikan jalan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas.
Namun, bagi warga, janji itu dirasa kurang memuaskan. Mereka tetap berharap pemerintah desa segera mengambil tindakan nyata, mengingat kondisi jalan yang rusak parah sangat memengaruhi perekonomian dan aktivitas pendidikan anak-anak di sana.
