Ketua PWI Pamekasan Ajak Kapolres Merealisasikan MoU Antara Kapolri dan Dewan Pers

- Publisher

Rabu, 31 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam/ist

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam/ist

Pamekasan, SuaraNet – Dalam rangka memperkuat sinergi antara kepolisian dan wartawan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Hairul Anam, mengajak Kapolres Pamekasan untuk merealisasikan memorandum of understanding (MoU) antara Kapolri dengan Dewan Pers. Hairul Anam menyoroti bahwa masih ada beberapa oknum aparat kepolisian yang belum mengetahui tentang MoU tersebut, yang dapat mengganggu komitmen sinergi kemitraan antara wartawan dan kepolisian.

“Kita perlu memahami bahwa ada beberapa oknum aparat yang menghalangi tugas-tugas kewartawanan. Padahal, selain diatur oleh Undang-Undang Pers, juga sudah ada nota kesepahaman antara Kapolri dengan Dewan Pers,” ungkap Hairul Anam.

Sebagai seorang wartawan dan alumnus Pascasarjana IAIN Madura, Hairul Anam mengecam segala tindakan yang dapat merugikan kebebasan pers. Ia menjelaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting.

“MoU antara Kapolri dengan Dewan Pers harus dijalankan oleh kedua profesi ini, yaitu polisi dan wartawan,” tambah Hairul Anam.

Hairul Anam menekankan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers.

Baca Juga  Malam Dramatik Menjadi Penutup Festival Sastra-Sains Galahku Janur Kuning

“Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menindak wartawan terkait produk jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan,” tegas Hairul Anam.

Ia menjelaskan bahwa peran polisi sebatas sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri.

“Polisi tidak berwenang menindak wartawan. Jika ada aparat yang melakukannya, berarti dia melanggar MoU yang telah ditandatangani antara Kapolri dan Dewan Pers,” sambung Hairul Anam.

Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2024, PWI Pamekasan menyambut baik niat baik Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, untuk menandatangani MoU dengan seluruh wartawan di Kabupaten Pamekasan.

“Dalam rangka memperkuat kebebasan pers, saya siap menandatangani MoU,” ujar AKBP Dani, Kapolres Pamekasan, seraya menegaskan kesiapannya untuk dihubungi melalui WhatsApp oleh wartawan jika diperlukan terkait kebebasan pers.

Pada tanggal 4 Februari 2024, Kapolres AKBP Dani bersama PWI Pamekasan dan organisasi kewartawanan lokal lainnya di Pamekasan akan menandatangani MoU untuk memperkuat kebebasan pers di Kota Gerbang Salam.

Baca Juga  KPU Pamekasan Temukan Data Ganda di Daftar Pemilih Sementara Pilkada 2024

“Sebagai salah satu anggota Dewan Pers, kami mengajak PWI untuk menandatangani MoU ini sebagai bagian dari perayaan HPN 2024. Saya menyambut baik ide dari Mas Anam untuk melibatkan seluruh organisasi kewartawanan lokal di Pamekasan,” kata Kapolres AKBP Dani.

MoU tersebut akan meliputi pertukaran data dan/atau informasi, koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers, koordinasi dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pers.

Follow WhatsApp Channel www.suaranet.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tak Bisa Lagi Bersembunyi, Buron Kasus Tambang PT Bososi Dipulangkan Interpol ke Indonesia
Mengurai Misteri Dokumen Palsu di Pusaran Timah Ilegal PT MSP
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Ton Pasir Timah Ilegal Asal Bangka di Jakarta Utara
Terendus Intelijen, TNI AL Gagalkan Pengiriman 3,88 Ton Pasir Timah Ilegal di Perairan Babel
Dugaan Timah Ilegal, Aktivis Desak Pengusutan Rantai Pasok PT Mitra Stania Prima
KPK Kehilangan Taring dalam Penanganan Kasus Dana Hibah Jatim
Harta Kaisar Kiasa Rp627,68 Miliar, Jauh Melampaui Kekayaan Said Abdullah, Kok Bisa?
MTN Seni Budaya Gelar Residensi Menulis “Menggarami Tiga Praja”

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 23:49 WIB

Tak Bisa Lagi Bersembunyi, Buron Kasus Tambang PT Bososi Dipulangkan Interpol ke Indonesia

Minggu, 5 Juli 2026 - 10:52 WIB

Mengurai Misteri Dokumen Palsu di Pusaran Timah Ilegal PT MSP

Minggu, 5 Juli 2026 - 03:28 WIB

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Ton Pasir Timah Ilegal Asal Bangka di Jakarta Utara

Minggu, 5 Juli 2026 - 03:05 WIB

Terendus Intelijen, TNI AL Gagalkan Pengiriman 3,88 Ton Pasir Timah Ilegal di Perairan Babel

Selasa, 30 Juni 2026 - 13:51 WIB

KPK Kehilangan Taring dalam Penanganan Kasus Dana Hibah Jatim

Berita Terbaru

Ilustrasi

Sastra

Puisi-Puisi Perjuangan Julyivia Purba

Minggu, 5 Jul 2026 - 04:12 WIB