Pamekasan, SuaraNet–Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2023, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Pamekasan menggelar sebuah acara mimbar aspirasi di area Monumen Arek Lancor Pamekasan. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyoroti dua isu utama yang saat ini mengkhawatirkan, yaitu maraknya tambang ilegal dan kelangkaan pupuk di Kabupaten Pamekasan.
Ketua PC PMII Pamekasan, Homaidi, mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan bahwa terdapat sekitar 219 tambang ilegal yang masih beroperasi di kabupaten tersebut. Ia menekankan bahwa semua kegiatan pertambangan di Pamekasan saat ini masih dilakukan secara ilegal, tanpa ada satu pun perusahaan yang memiliki izin penuh untuk melakukan proses pertambangan.
“Saat ini, belum ada satu pun perusahaan yang mendapatkan izin penuh untuk melakukan kegiatan pertambangan di Pamekasan,” tegas Homaidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Hikami dari GMNI Pamekasan memberikan perhatian terhadap permasalahan kelangkaan pupuk. Ia mengungkapkan keprihatinan terkait kelangkaan pupuk subsidi yang terus dirasakan oleh para petani di Kabupaten Pamekasan. Petani sangat bergantung pada pupuk subsidi sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya dalam usaha pertanian mereka.
“Pemerintah belum berhasil menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Pamekasan. Padahal, pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian,” ungkap Hikami.
Hikami juga mencatat adanya praktik penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh oknum kios dan meningkatnya penyebaran pupuk bersubsidi di luar daerah, yang jelas merugikan petani lokal.
“Selain itu, banyak pupuk bersubsidi yang dijual di luar daerah. Hal ini secara nyata merugikan para petani yang berada di Kabupaten Pamekasan,” tegas Hikami. Dengan demikian, Kelompok Cipayung Pamekasan dengan tegas menyampaikan suara kritis terhadap dua isu utama, yaitu tambang ilegal dan kelangkaan pupuk, dengan harapan dapat menarik perhatian dan tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
