Kasus Dana Hibah Jatim: KPK Dituntut Tahan Anggota Dewan Aktif dan 17 Tersangka Lain, Total Kerugian Rp 7 T ‎

‎Jakarta, — Aksi demonstrasi terjadi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Puluhan massa dari Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menuntut KPK segera menahan seluruh tersangka kasus dugaan korupsi Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur, yang dinilai mandek penanganannya.
‎
‎Koordinator Lapangan Jaka Jatim, Musfiq, menyampaikan bahwa KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus tersebut sejak surat perintah penyidikan dikeluarkan pada 5 Juli 2024. Namun hingga kini, baru empat di antaranya yang ditahan.
‎
‎“Dari 21 tersangka, kenapa baru empat orang yang masuk penjara? Ini pertanyaan publik. Ada apa dengan KPK?” kata Musfiq dalam orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/12).
‎
‎Kasus dana hibah Jatim merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, pada 14 Desember 2022. Dalam kasus tersebut, empat terpidana telah menjalani hukuman.
‎
‎Namun massa menilai penyidikan terhadap jaringan yang lebih luas berjalan terlalu lambat. Mereka menduga adanya ketidakadilan dalam proses penahanan.
‎
‎Tersangka Masih Menjabat, Dinilai Langgar Etika Publik
‎
‎Menurut Jaka Jatim, sedikitnya tiga tersangka masih berstatus anggota legislatif aktif, yakni dua anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 dan satu anggota DPR RI periode 2024–2029.
‎
‎“Sangat aneh ketika tersangka korupsi masih menerima gaji dan tunjangan negara. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal moral publik,” ujar Musfiq.
‎
‎Massa meminta KPK mengacu pada Pasal 21 KUHAP agar penahanan dapat segera dilakukan untuk mencegah para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan yang sama.
‎
‎Tabel Kerugian Negara Dana Hibah Jatim 2019–2024
‎
‎Berdasarkan data yang disampaikan Jaka Jatim, nilai dugaan kerugian negara dalam belanja dana hibah Pemprov Jawa Timur mencapai lebih dari Rp 7 triliun dari tahun anggaran 2019 hingga 2024.
‎