Surabaya — Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Rp249 miliar di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jawa Timur. Aksi tersebut juga mendesak Gubernur Jawa Timur mengambil langkah tegas terhadap jajaran PRKPCK yang dinilai gagal menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menyatakan bahwa data yang mereka bawa bersumber dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap adanya kejanggalan dalam penyaluran hibah, khususnya pada sejumlah kelompok masyarakat (pokmas).
Menurutnya, potensi penyimpangan itu menunjukkan bahwa tata kelola anggaran masih jauh dari standar yang semestinya.
“Kami melihat ada indikasi kuat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hibah. Angkanya tidak kecil—mencapai Rp249 miliar. Ini bukan persoalan teknis, tetapi persoalan tata kelola yang diduga buruk dan membuka ruang penyimpangan,” ujar Musfiq di tengah aksi.
Musfiq menegaskan, Jaka Jatim mendesak agar Kepala Dinas PRKPCK dievaluasi menyeluruh. Bila perlu, pemerintah provinsi membuka ruang audit investigatif untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan keuangan negara.
“Bila temuan BPK sudah sejelas ini, semestinya pemerintah tidak diam. Kami minta Gubernur bersikap,” tegasnya.
Sementara itu, orator aksi lainnya, Kholik Firmansyah, menyebut bahwa persoalan hibah bukan lagi isu baru. Menurutnya, pola yang sama ditemukan dari tahun ke tahun dan menunjukkan lemahnya pengawasan internal.
“Kami melihat ini seperti lingkaran masalah yang berulang. Hibah diberikan, laporan tidak sinkron, pelaksanaan tidak terpantau, dan akhirnya merugikan masyarakat. Jika dibiarkan, praktik seperti ini akan terus terjadi,” ujar Kholik.
Ia menambahkan bahwa Jaka Jatim akan mengawal kasus ini sampai aparat penegak hukum turun mengambil langkah lebih lanjut.
Kholik juga menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi dorongan agar pemerintah memperbaiki sistem agar tidak selalu terlambat bertindak.
“Kami ingin sistem anggaran di Jawa Timur bersih. Jangan sampai hibah menjadi komoditas yang rentan dimainkan pihak-pihak tertentu,” tandasnya.
Jaka Jatim memastikan akan melayangkan laporan formal ke aparat penegak hukum apabila dalam waktu dekat tidak ada sikap tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan kepolisian, diakhiri dengan pembacaan tuntutan dan penyampaian berkas dokumen temuan di area Grahadi.
