Pamekasan, SuaraNet — Nama Halili Yasin tidak asing di parlemen Pamekasan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini telah menorehkan jejak panjang di DPRD, mulai dari anggota biasa hingga tiga kali mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.
Perjalanan Halili di DPRD Pamekasan dimulai pada tahun 2009. Saat itu, ia bergabung sebagai anggota Fraksi PPP dan duduk di Komisi A, yang membidangi pemerintahan dan hukum. Di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, Halili juga aktif di internal partai sebagai Ketua Fraksi PPP.
“Saya ingat betul kata Ketua DPC PPP Pamekasan K. Kholil Muhammad saat itu, bahwa kita harus fokus bekerja saja, sebab partai punya penilaian sendiri,” kenang Halili.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketekunan dan fokusnya dalam bekerja membuahkan hasil. Halili dipercaya menjadi Ketua DPRD Pamekasan pada akhir tahun 2012, menggantikan Kholil Asyari yang maju di Pilkada Pamekasan.
“Di periode kedua, saya kembali ditunjuk oleh partai untuk menjadi ketua DPRD definitif selama lima tahun, dengan perolehan suara 9 ribu, nomor dua terbanyak se-Pamekasan saat itu,” ungkapnya.
Selama memimpin DPRD Pamekasan, Halili dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas. Ia selalu menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas.
“Selama menjabat Ketua DPRD Pamekasan, saya mengaku tidak pernah mengalami situasi buntu atau gejolak di DPRD sebab komunikasi tetap terjalin dengan baik,” jelasnya.
Pada periode 2019-2024, Halili kembali terpilih sebagai anggota dewan, meski perolehan suaranya tidak terlalu signifikan karena saat itu ia juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP dan sibuk mengurus persiapan para Caleg.
“Saya dari awal menjabat berkomitmen untuk tidak melanggar aturan yang sudah diputuskan bersama, sebab hal itu berpotensi melanggar aturan lainnya,” tegasnya.
Di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, Halili juga dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.
“Umpamanya gebyar batik. Itu menyerap anggaran cukup banyak, namun minim secara dampak kepada perekonomian masyarakat, jelas yang semacam itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Halili juga dikenal sebagai sosok yang anti korupsi. Ia selalu mengingatkan anggota dewan agar tidak bermain-main dengan anggaran dan tidak memanipulasi data perjalanan dinas.
“Tidak boleh mark up anggaran, rekayasa dan permainan anggaran, dan saya tidak mau kompromi dengan siapa pun soal itu,” tegasnya.
“Jika memang dua hari di lokasi, sebut dua hari, bukan baru sampai lokasi namun langsung pulang, dan laporannya tiga hari, padahal itu korupsi,” tukasnya.
Halili juga kerap mengingatkan para anggotanya agar tidak bermain dan menarik ‘cash back’ seperti saat pelaksanaan Bimtek dan Workshop.
“Kadang-kadang di kegiatan itu, ada cash back. Saat saya menjabat ketua, tidak boleh ada cash back, termasuk cash back hotel itu tidak boleh, tidak boleh ada main,” tandasnya.
