Pengacara Edi Kusmana: Pernyataan Ketua Dewan dan BKD Kabupaten Bogor sangat terburu-buru dan Tidak Berdasar

- Publisher

Jumat, 6 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Bogor, SuaraNet– Terpidana Edi Kusmana Surya Atmaja akhirnya menjalani agenda sidang vonis pada tanggal 3 Oktober 2023, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Edi Kusmana 7 Bulan kurangan penjara, pada saat agenda pembacaan vonis Edi Kusmana dituntut 4 Bulan dan 15 Hari oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yudhistira.

Tentu, Ini merupakan kabar gembira untuk Keluarga Besar dan Fraksi PPB.

Ahmad Falatansa dan Riski Ari Wibowo, Penasehat Hukum Edi Kusmana saat dimintai keterangan melalui teleconference menyayangkan berita tentang Penggantian Antar Waktu Kliennya, tentunya hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Adapun dasar yang digunakan juga bukan aturan yang terbaru yaitu PP 12 Tahun 2018, mereka (BKD atau Ketua Dewan) malah menggunakan PP 1 Tahun 2001 yang mana isi dalam sisi hukum aturan yang baru harus digunakan, karena PP 12 tahun 2018 merupakan pengganti dari PP 1 Tahun 2001.

ADVERTISEMENT

cc59f439 1d50 439b 9c3d 98bc5fcbcdb8 scaled
33dda0b5 fba7 402f 989c e591e49519cf scaled
cc59f439-1d50-439b-9c3d-98bc5fcbcdb8
33dda0b5-fba7-402f-989c-e591e49519cf
previous arrow
next arrow

SCROLL TO RESUME CONTENT

Riski menambahkan bahwa sebagai pimpinan DPRD harus sangat hati-hati dalam menyampaikan statement ke media mainstream, mengingat proses persidangan juga masih berjalan dan Klien kami juga dijatuhi hukuman kurang dari Tuntutan Jaksa serta pasal yang digunakan adalah pasal 378 yang mana ancamannya hanya 4 Tahun.

Baca Juga  Naghfir’s Institute Menganugerahkan Penghargaan Atas Dedikasi Kak Seto

Riski menambahkan bahwa dalam PP 12 Tahun 2018 Pasal 99 dan 115 sangat jelas hanya anggota yang diancam 5 tahun lebih yang dapat diberhentikan oleh pimpinan DPRD.

Kemudian Falatansa meminta klarifikasi secepatnya pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dan seharusnya kami selaku PH dari Pak Edi Kusmana diajak berdiskusi terlebih dahulu terkait status klien kami sebagai anggota dewan.

“Karena klien kami masih di dalam tahanan seharusnya pimpinan mengajak kami berdiskusi dan hasil diskusi tersebut akan kami sampaikan kepada Klien kami, bukan membuat statement tidak berdasar yang membuat Klien kami dirugikan secara Moril”.

Kedua Advokat yang berkantor di FWLS Law Firm itu juga mengingatkan kepada media massa terkait dengan penulisan berita, “media massa seharusnya memfilter lagi apa yang akan disampaikan kepada halayak tentang isi berita, kareana dalam hal ini media atau wartawan sekalipun ada aturan tentang kode etik bila salah-salah atau bahkan cenderung menyudutkan tanpa fakta yang benar bisa kami laporkan baik ke dewan Etik atau secara aturan yang berlaku”.

Print Friendly, PDF & Email

Penulis : Mosdalifah

Editor : Umarul Faruk

Berita Terkait

Pamit Siram Tembakau, Seorang Petani Pamekasan Ditemukan Tewas di Penampungan Air
Indonesia U-19 Taklukkan Timor Leste 6-2, Lolos ke Semifinal Piala AFF
Ribuan Jamaah Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad dalam Pembukaan Pena Santri Darul Ulum Banyuanyar
DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan
Mahasantri Peduli, FKMSB Pusat Salurkan 1000 Bantuan untuk Kaum Duafa di Kabupaten Pamekasan
Polisi Pamekasan Tindak Cepat Kasus Pencurian di Rumah Dokter Berdasarkan Rekaman CCTV
35 Tahun Pengalaman Birokrasi, Bacabup Fattah Jasin Bertekad Membangun Ekonomi Kerakyatan Pamekasan
Tingkat Kepuasan Publik Rendah, Alarm Buat Baddrut Tamam di Pilkada 2024

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 20:44 WIB

Pamit Siram Tembakau, Seorang Petani Pamekasan Ditemukan Tewas di Penampungan Air

Selasa, 23 Juli 2024 - 23:39 WIB

Indonesia U-19 Taklukkan Timor Leste 6-2, Lolos ke Semifinal Piala AFF

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:51 WIB

Ribuan Jamaah Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad dalam Pembukaan Pena Santri Darul Ulum Banyuanyar

Selasa, 23 Juli 2024 - 12:35 WIB

DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan

Minggu, 21 Juli 2024 - 22:18 WIB

Mahasantri Peduli, FKMSB Pusat Salurkan 1000 Bantuan untuk Kaum Duafa di Kabupaten Pamekasan

Jumat, 19 Juli 2024 - 00:32 WIB

35 Tahun Pengalaman Birokrasi, Bacabup Fattah Jasin Bertekad Membangun Ekonomi Kerakyatan Pamekasan

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:53 WIB

Tingkat Kepuasan Publik Rendah, Alarm Buat Baddrut Tamam di Pilkada 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 22:38 WIB

PBNU Sesalkan Kunjungan Lima Cendekiawan NU ke Israel

Berita Terbaru

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan amar putusan perkara nomor. (foto: ist)

Berita

DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan

Selasa, 23 Jul 2024 - 12:35 WIB