Pamekasan — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,48 miliar untuk pengadaan buku sekolah pada tahun 2025. Namun, hingga pertengahan Oktober, sejumlah sekolah penerima mengaku belum menerima bantuan buku tersebut.
Dari total anggaran tersebut, Rp 900 juta diperuntukkan bagi sembilan Sekolah Dasar (SD) di wilayah setempat. Masing-masing sekolah mendapat alokasi dana senilai Rp 100 juta. Sembilan SD penerima bantuan itu antara lain SDN Palesanggar 1, SDN Pegantenan 2, SDN Tanjung, SDN Pasanggar 1, SDN Tebul Timur, SDN Pasanggar 2, SDN Tebul Barat, SDN Palesanggar 2, dan SDN Bulangan Haji.
Selain itu, Disdikbud juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 438,42 juta untuk pengadaan buku perpustakaan sekolah dalam bentuk paket tunggal. Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, dengan tambahan dari APBD Perubahan (APBDP) yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2025.
Kendati demikian, realisasi di lapangan belum tampak. Sejumlah kepala sekolah mengaku belum menerima bantuan buku yang dijanjikan tersebut. “Maaf, masih belum,” ujar salah satu kepala SD saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/2025).
Kondisi ini memunculkan perhatian dari sejumlah pihak, termasuk kalangan aktivis. Mahendra, Koordinator Forum Mahasiswa Pantura (Formatur), menilai proyek pengadaan buku bernilai miliaran rupiah itu harus diawasi secara serius agar tepat sasaran.
“Jangan sampai buku Rp 1,4 miliar ini jadi ‘buku gaib’,” ujar Mahendra.
Menurutnya, anggaran sebesar itu merupakan investasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan. “Anggaran Rp 1,48 miliar untuk buku sekolah adalah angka yang sangat besar. Seharusnya ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat literasi dan mutu pendidikan di Pamekasan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Mohamad Alwi, belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
