Pamekasan, SuaraNet– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 9 Februari, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan Hairul Anam, menjadi momentum untuk memperkuat peran bersama dalam membangun kemandirian pangan negeri.
Jurnalis Kabar Madura itu menegaskan, pers memiliki peran dominan dalam mengawal kebijakan dan menyampaikan informasi kepada publik, termasuk dalam kepentingan menggerakkan kesadaran publik dalam mengawal ketahanan pangan. Bagi PWI Pamekasan, salah satunya memastikan dukungan untuk petani lokal.
“Ketahanan pangan jadi kunci terjaganya kedaulatan bangsa, maka penting PWI Pamekasan berperan langsung mengawal segala kebijakan dan program pemerintah,” papar Anam saat kegiatan refleksi HPN dan HUT PWI ke-79 di Pakong, Pamekasan, Minggu (9/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut alumni pascasarjana IAIN Madura itu, ketahanan pangan bukan hanya berkutat pada ketersediaan bahan baku, namun harus lebih pada keberlanjutan produksi yang diimbambangi dengan kesiapan lahan dan kecakapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
“Kami ingin pemberdayaan petani lokal harus menjadi pilar utama untuk ketahanan pangan ini, agar tidak bergantung pada pasokan pangan luar negeri,” kata jurnalis asal Kadur, Pamekasan ini.
Pada kegiatan refleksi HPN dan HUT PWI ke-79 itu, PWI Pamekasan menggelar wisata jurnalistik dan menikmati seafood hasil tangkapan nelayan Pasean di Desa Somalang dan Desa Bicorong, Kecamatan Pakong. Kemudian dilanjutkan eksplorasi durian lokal, rambutan binjai, dan alpukat mentega di Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan.
Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa terdapat budidaya buah di Pamekasan yang layak dijadikan sebagai tempat wisata buah.
“Ini juga menunjukkan ke publik bahwa Pamekasan, khususnya di Kecamatan Pakong dan Pegantenan layak dipromosikan sebagai objek wisata buah di Pulau Madura,” tutur Anam terkait alasannya memilih Pakong untuk mengadakan acara.
Tidak hanya itu, para jurnalis yang sudah lolos uji kompetensi itu menggelar serap aspirasi dari masyarakat petani atau pekebun buah terkait keluh-kesahnya, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi terkait.
