Jakarta- BEM Nusantara, melalui konsolidasi nasional yang melibatkan seluruh daerah anggotanya, menyampaikan kritik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akademik yang mendalam, BEM Nusantara menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal akibat perencanaan yang kurang matang dari kementerian terkait.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program makan bergizi gratis, yang menghadapi banyak masalah, seperti ketidakjelasan sistem pemerataan dan kualitas menu yang didistribusikan. BEM Nusantara mendesak pemerintah, khususnya kementerian dan badan terkait, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan program ini agar anggaran besar yang dialokasikan tidak disalahgunakan.
Selain itu, BEM Nusantara juga meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dalam menindak sejumlah kasus besar yang hingga kini masih menjadi perhatian publik, seperti:
1. Maraknya kasus judi online yang terus berlangsung tanpa penanganan signifikan.
2. Kasus pagar laut di Tangerang yang masih belum terungkap jelas dalangnya.
3. Kasus korupsi bernilai triliunan rupiah yang membutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas.
“Kami sebagai mitra kritis pemerintah, berkewajiban untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baru. Di tengah wacana kampus mengelola konsesi tambang, yang berpotensi menyimpang dari nilai-nilai akademik dan disinyalir adanya upaya pembungkaman terhadap akademisi, kami harus lebih jeli dan kritis dalam menyikapi problematika bangsa ini,” ujar Arya Dewi Prayetno, Koordinator Pusat BEM Nusantara. Selasa, 28 Januari 2025.
Dalam kajian ini, BEM Nusantara juga menyoroti isu pendidikan dan agraria. Mereka menyayangkan masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di bidang agraria, BEM Nusantara menolak wacana pengubahan 20 juta hektar hutan menjadi lahan pangan dan energi, yang dinilai dapat merusak keseimbangan lingkungan.
BEM Nusantara juga mengkritisi sejumlah hal lain, seperti pejabat pemerintah yang bermasalah, serta ketidakjelasan dalam pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional.
Sebagai penutup, BEM Nusantara menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menjalankan tugasnya. Presiden Prabowo Subianto diharapkan lebih memperhatikan kinerja pemerintah daerah yang sering kali menghambat kemajuan di wilayah masing-masing.
