Pamekasan, SuaraNet – Ratusan mahasiswa Universitas Madura menggelar aksi menolak keputusan terkait Peraturan Rektor No 051/F.01/UNIRA/XI/2023 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Madura. Mereka menyampaikan penolakan ini terkait permasalahan dalam proses pembentukan peraturan tersebut.
Peraturan ini menuai kekhawatiran karena dianggap tidak sejalan dengan dasar peraturan dan perundang-undangan yang diacu.
Mengenai hasil rapat pembina kemahasiswaan dengan Dewan Kehormatan, DPM, dan KPU pada 2 November 2023 menyatakan keberatan, terutama karena pembentukan Dewan Kehormatan dan KPU baru dilakukan pada 4 November 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahrus, Ketua BEM Universitas Islam Madura, menyampaikan desakan untuk merevisi pasal 4 ayat 14, mengembalikannya ke Peraturan Rektor No 051/F.07/UNIRA/XI/2022 tentang Pemilihan Umum BEM Universitas tahun 2022.
“Desakan ini diperlukan mengingat adanya indikasi kecurangan yang terduga, terutama dalam hal jumlah pemilih mahasiswa UNIRA dalam waktu singkat dan kurangnya tempat pemungutan suara di gedung PKM, yang dapat mengganggu kelancaran pemilihan,” ungkap Mahrus saat menyampaikan orasinya di depan gedung rektorat Universitas Madura pada Kamis (23/11) pagi.
Mahrus juga menuntut Rektor untuk mengambil langkah tegas dengan mencopot pembina kemahasiswaan dan membekukan DPM-U serta KPU Universitas, karena dianggap telah menghasilkan produk hukum yang bermasalah dan menyebabkan kegaduhan di internal kampus, diduga melanggar beberapa pasal dalam Peraturan Rektor No 051/F.01/UNIRA/XI/2023.
“yang jelas kami menolak wacana penambahan persyaratan calon BEM Universitas terkait MBKM, menganggapnya sebagai peraturan yang tergesa-gesa dan mengorbankan hak mahasiswa secara umum. Ini juga diduga bertentangan dengan UU no 39 tahun 1999 pasal 43 ayat 1 dan 2, serta UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 huruf b,” tegas Mahrus di depan massa.
Pihaknya turut menuntut Rektor dan seluruh jajaran terkait untuk merevisi pasal-pasal yang disebutkan dalam waktu 3×24 jam.
“Kami akan terus mengawal proses ini karena merasa peraturan tersebut melecehkan demokrasi di lingkungan kampus Universitas Madura,” tandasnya.
Penulis : Fahrur Rozi
Editor : Umarul Faruk
