Pamekasan, SuaraNet– Konferensi Pers yang diadakan oleh Polres Pamekasan pada Jumat (18/8/2023), menarik perhatian Forum Wartawan Pamekasan (FWP). Namun, sayangnya, konferensi pers tersebut tidak melibatkan wartawan sama sekali.
Ketua FWP, Ongky Arista UA, menyatakan rasa kekecewaannya, bukan hanya atas ketidakpartisipasian wartawan televisi (TV), tetapi juga wartawan online dan cetak. Ongky mengungkapkan pada Minggu (20/8/2023) bahwa konferensi pers semestinya melibatkan insan pers, karena itu adalah proses penyiaran berita.
Dia menegaskan, “Konferensi pers seharusnya melibatkan wartawan. Jika wartawan tidak dilibatkan, maka persoalan perspektif dari konferensi pers ini menjadi kabur.”
Ongky, yang merupakan mantan aktivis PMII IAIN Madura, berspekulasi bahwa Polres Pamekasan mungkin ingin mengendalikan narasi berita sesuai dengan pandangan mereka sendiri.
“Jika Polres Pamekasan benar-benar terbuka, mereka seharusnya mengundang wartawan untuk bertanya dalam konferensi tersebut. Tanpa kehadiran wartawan, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan informasi yang akurat terkait penegakan hukum oleh polres dalam kasus ini?” ungkapnya.
Menurut Ongky, dalam jurnalisme, polisi bukanlah sumber berita utama, tetapi perlu dilibatkan untuk mengonfirmasi berbagai aspek penegakan hukum.
Ongky juga menduga bahwa ada kemungkinan informasi yang ingin ditutupi terkait kasus ini. “Penutupan akses wartawan dalam konferensi pers bisa memiliki berbagai interpretasi, dan publik memiliki hak untuk menilai sendiri,” tambahnya.
Selain itu, Ongky telah menginstruksikan semua anggota FWP untuk keluar dari grup WhatsApp Mitra Polres Pamekasan. Dia mengatakan bahwa akses peliputan yang adil dan proporsional tidak didapatkan dalam grup tersebut.
Ongky berharap Polres Pamekasan bisa mengambil pelajaran dari insiden ini dan memberikan ruang bagi insan pers dalam proses berita.
“Kami ingin memastikan kesehatan demokrasi kita. Sebagai pilar demokrasi, wartawan harus diberi kesempatan untuk melihat fakta dari sudut pandang mereka dan tidak dihalangi dari fakta hukum yang sebenarnya,” pungkasnya.
