Pamekasan, SuaraNet– Aktivis Jaka Jatim bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Mathur Husyairi, menyoroti maraknya tindak pidana korupsi di wilayah Madura.
Hal ini disampaikan dalam acara sosialisasi hukum dan pemerintahan dengan tema “Peran NGO Dalam Pemberantasan Korupsi di Madura” yang diselenggarakan di Hotel Cahaya Berlian pada hari Minggu (5/5/2024).
Ketua Jaka Jatim, Musfiqul Khoir, dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka korupsi di Madura.
Ia mencontohkan kasus korupsi yang sering terjadi di beberapa instansi pemerintahan di Madura, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial.
“Korupsi masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Madura. Kita harus bersatu untuk memberantasnya,” tegas Musfiqul.
Mathur Husyairi, anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, dalam materinya mengungkapkan potensi korupsi yang sering terjadi dalam penyaluran hibah, bansos, bantuan keuangan, dan pelayanan publik.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran, terutama dana triliunan rupiah yang diberikan oleh pemerintah melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan dana dari Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2023.
“Anggaran ini harus diawasi dengan baik. Harus dihindari penyalahgunaannya oleh pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mathur Husyairi, yang juga mantan aktivis Corruption Watch Bangkalan, mengajak Jaka Jatim dan aktivis lainnya untuk tidak takut melawan dan melaporkan jika terjadi korupsi. Ia menekankan bahwa di era demokrasi saat ini, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik pemerintah.
“Marilah kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk memberantas korupsi di Madura,” serunya.
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh aktivis mahasiswa, wartawan Pamekasan, LSM, dan aktivis NGO Pamekasan. Selain Musfiqul Khoir dan Mathur Husyairi, acara ini juga menghadirkan pemateri lainnya, yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.
Jaka Jatim dan DPRD Jatim berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi di Madura. Mereka mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran dan melaporkan jika terjadi penyimpangan.
