PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

- Publisher

Kamis, 7 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak aturan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terkait gubernur Jakarta dipilih oleh presiden.

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak aturan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terkait gubernur Jakarta dipilih oleh presiden.

Jakarta, SuaraNet–PDIP menolak rencana pemerintah yang akan menunjuk Gubernur Jakarta melalui Keputusan Presiden (Keppres). PDIP berpendapat bahwa pemilihan Gubernur Jakarta harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung merupakan hak rakyat. Ia juga menegaskan bahwa PDIP akan tetap menolak rencana pemerintah tersebut.

“PDIP tetap menolak rencana pemerintah menunjuk Gubernur DKI Jakarta. Itu hak rakyat,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (7/7).

ADVERTISEMENT

cc59f439 1d50 439b 9c3d 98bc5fcbcdb8 scaled
33dda0b5 fba7 402f 989c e591e49519cf scaled
cc59f439-1d50-439b-9c3d-98bc5fcbcdb8
33dda0b5-fba7-402f-989c-e591e49519cf
previous arrow
next arrow

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bambang juga mengatakan bahwa PDIP khawatir jika Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden, maka akan terjadi intervensi politik dari pemerintah pusat.

“Kami khawatir jika Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh Presiden, maka akan terjadi intervensi politik dari pemerintah pusat,” kata Bambang.

PDIP bukan satu-satunya partai yang menolak rencana pemerintah tersebut. Anggota DPRD DKI Jakarta juga kompak menolak rencana tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan bahwa pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung merupakan amanat rakyat.

Baca Juga  Prabowo: Korupsi Harus Diberantas hingga ke Akar-akarnya

“Pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung merupakan amanat rakyat,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga mengatakan bahwa DPRD DKI akan tetap menolak rencana pemerintah tersebut.

“DPRD DKI akan tetap menolak rencana pemerintah menunjuk Gubernur DKI Jakarta,” kata Prasetyo.

Rencana pemerintah menunjuk Gubernur Jakarta melalui Keppres menuai kritik dari berbagai pihak. Kritikan tersebut di antaranya karena dianggap melanggar hak rakyat dan akan terjadi intervensi politik dari pemerintah pusat.

Print Friendly, PDF & Email

Berita Terkait

DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan
35 Tahun Pengalaman Birokrasi, Bacabup Fattah Jasin Bertekad Membangun Ekonomi Kerakyatan Pamekasan
Keren! Bakal Calon Bupati Pamekasan Rudy Susanto Tetap Aktif Melaksanakan Tugas sebagai ASN di Syahbandar Utama Surabaya
KH Kholilurrahman Terima Surat Tugas dari Partai Demokrat untuk Pilkada Pamekasan 2024
Gelar Rapat Koordinasi, PPP Pamekasan Bersiap Hadapi Pilkada 2024
Niat Kuat Memajukan Pamekasan, Rudy Susanto Tetap Optimis Hadapi Pilkada 2024
Kapolres Pamekasan Petakan Wilayah Rawan Konflik Jelang Pilkada 2024, di Mana Saja?
Simposium BEM Pamekasan: Rudy Susanto Tegaskan Kepetingan Rakyat di Atas Kepentingan Pribadi

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 12:35 WIB

DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan

Jumat, 19 Juli 2024 - 00:32 WIB

35 Tahun Pengalaman Birokrasi, Bacabup Fattah Jasin Bertekad Membangun Ekonomi Kerakyatan Pamekasan

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:24 WIB

Keren! Bakal Calon Bupati Pamekasan Rudy Susanto Tetap Aktif Melaksanakan Tugas sebagai ASN di Syahbandar Utama Surabaya

Senin, 8 Juli 2024 - 15:07 WIB

KH Kholilurrahman Terima Surat Tugas dari Partai Demokrat untuk Pilkada Pamekasan 2024

Minggu, 7 Juli 2024 - 19:05 WIB

Gelar Rapat Koordinasi, PPP Pamekasan Bersiap Hadapi Pilkada 2024

Kamis, 4 Juli 2024 - 08:58 WIB

Niat Kuat Memajukan Pamekasan, Rudy Susanto Tetap Optimis Hadapi Pilkada 2024

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:51 WIB

Kapolres Pamekasan Petakan Wilayah Rawan Konflik Jelang Pilkada 2024, di Mana Saja?

Senin, 1 Juli 2024 - 21:55 WIB

Simposium BEM Pamekasan: Rudy Susanto Tegaskan Kepetingan Rakyat di Atas Kepentingan Pribadi

Berita Terbaru

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan amar putusan perkara nomor. (foto: ist)

Berita

DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan

Selasa, 23 Jul 2024 - 12:35 WIB