Jakarta, SuaraNet–PDIP menolak rencana pemerintah yang akan menunjuk Gubernur Jakarta melalui Keputusan Presiden (Keppres). PDIP berpendapat bahwa pemilihan Gubernur Jakarta harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung merupakan hak rakyat. Ia juga menegaskan bahwa PDIP akan tetap menolak rencana pemerintah tersebut.
“PDIP tetap menolak rencana pemerintah menunjuk Gubernur DKI Jakarta. Itu hak rakyat,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (7/7).
Bambang juga mengatakan bahwa PDIP khawatir jika Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden, maka akan terjadi intervensi politik dari pemerintah pusat.
“Kami khawatir jika Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh Presiden, maka akan terjadi intervensi politik dari pemerintah pusat,” kata Bambang.
PDIP bukan satu-satunya partai yang menolak rencana pemerintah tersebut. Anggota DPRD DKI Jakarta juga kompak menolak rencana tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan bahwa pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung merupakan amanat rakyat.
“Pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung merupakan amanat rakyat,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga mengatakan bahwa DPRD DKI akan tetap menolak rencana pemerintah tersebut.
“DPRD DKI akan tetap menolak rencana pemerintah menunjuk Gubernur DKI Jakarta,” kata Prasetyo.
Rencana pemerintah menunjuk Gubernur Jakarta melalui Keppres menuai kritik dari berbagai pihak. Kritikan tersebut di antaranya karena dianggap melanggar hak rakyat dan akan terjadi intervensi politik dari pemerintah pusat.
