Gebrakan Nadiem Makarim, Skripsi Tidak Jadi Syarat Utama Lulus Kuliah

- Publisher

Kamis, 31 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, SuaraNet Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) layangkan terobosan baru usai hapus Ujian Nasional (UN) pada periode jabatannya.

Terobosan tersebut mengarahkan kepada mahasiswa S-1, S-2, dan S-3. Ia pun berencana menghapus skripsi bagi mahasiswa S-1/D4.

Mengenai aturan penghapusan tersebut, merupakan ketentuan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

ADVERTISEMENT

cc59f439 1d50 439b 9c3d 98bc5fcbcdb8 scaled
33dda0b5 fba7 402f 989c e591e49519cf scaled
cc59f439-1d50-439b-9c3d-98bc5fcbcdb8
33dda0b5-fba7-402f-989c-e591e49519cf
previous arrow
next arrow

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyampaikan sebagai pengganti tugas akhir, mahasiswa bisa melakukan banyak cara. Bisa dalam bentuk membuat proyek dan sebagainya.

“Bisa bentuk prototipe dan proyek, dan bentuk lainnya. Tidak hanya skripsi atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis atau disertasi, tetapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi,” sampainya, Selasa (28/08) pagi.

Namun, kebijakan itu disesuaikan bagi perguruan tinggi masing-masing.

Pendiri Gojek tersebut menuturkan, bahwa setiap ketua prodi punya kebebasan dalam menentukan standar capaian kelulusan mahasiswa mereka.

Maka dari itu, standar terkait capaian lulusan tersebut tidak dijabarkan secara terperinci lagi di Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Baca Juga  Ribuan Massa Banjiri Monas Ikuti Aksi Solidaritas Bela Palestina

“Maka dengan ini perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyampaikan terkait Tak wajib tesis atau disertasi. Hal itu sama seperti mahasiswa S-1, mahasiswa dengan gelar lebih tinggi seperti S-2 dan S-3 tidak lagi wajib membuat tesis ataupun disertasi, seperti yang selama ini berlaku.

Tentu berbeda dari aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menurutnya, mahasiswa S-2 dan S-3 bisa membuat tugas akhir lain, selain tesis ataupun disertasi. Dengan kata lain, mahasiswa tetap wajib membuat tugas akhir, tetapi pada praktiknya tidak hanya berbentuk tesis ataupun disertasi semata sebagai pengganti kelulusan nya, ada banyak cara lain, meliputi membuat prototype, proyek, dan sebagainya.

Nadiem mengaku, gebrakannya cukup radikal karena mengubah sistem yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya.

Baca Juga  Gerakan Faminisme Kopri Universitas Bhayangkara Bekasi Jawab Tantangan Zaman

Ia berharap, aturan tersebut bisa membuat setiap jurusan ataupun prodi di perguruan tinggi lebih leluasa untuk menentukan syarat kompetensi lulusan.

“Jadi ini memang benar-benar transformasi yang cukup radikal dan cukup besar di mana kami memberi kepercayaan kembali ke pada setiap kepala prodi, dekan-dekan, dan kepala departemen untuk menentukan kompetensi kelulusan mahasiswanya,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email

Berita Terkait

Ribuan Jamaah Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad dalam Pembukaan Pena Santri Darul Ulum Banyuanyar
PBNU Sesalkan Kunjungan Lima Cendekiawan NU ke Israel
Empat Anggota DPRD Jawa Timur Jadi Tersangka Kasus Suap Dana Hibah
Kopri Komisariat PMII IAIN Madura Berdayakan Perempuan Lewat Rumah Sahabat Perempuan
Rumor Cristiano Ronaldo Akan Pensiun Usai Euro 2024, Begini Kata Roberto Martinez
Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Polri Adaptif dan Profesional Menghadapi Masa Depan
Optimalkan KMQ-VII 2024, HMPS IQT IAIN Madura Beri Wawasan Baru
Disporapar Pamekasan Berdayakan Pemuda Santri Melalui Inovasi Pengolahan Ikan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:51 WIB

Ribuan Jamaah Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad dalam Pembukaan Pena Santri Darul Ulum Banyuanyar

Senin, 15 Juli 2024 - 22:38 WIB

PBNU Sesalkan Kunjungan Lima Cendekiawan NU ke Israel

Kamis, 11 Juli 2024 - 02:18 WIB

Empat Anggota DPRD Jawa Timur Jadi Tersangka Kasus Suap Dana Hibah

Minggu, 7 Juli 2024 - 20:17 WIB

Kopri Komisariat PMII IAIN Madura Berdayakan Perempuan Lewat Rumah Sahabat Perempuan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 18:54 WIB

Rumor Cristiano Ronaldo Akan Pensiun Usai Euro 2024, Begini Kata Roberto Martinez

Rabu, 3 Juli 2024 - 10:08 WIB

Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Polri Adaptif dan Profesional Menghadapi Masa Depan

Sabtu, 29 Juni 2024 - 11:56 WIB

Optimalkan KMQ-VII 2024, HMPS IQT IAIN Madura Beri Wawasan Baru

Jumat, 28 Juni 2024 - 10:13 WIB

Disporapar Pamekasan Berdayakan Pemuda Santri Melalui Inovasi Pengolahan Ikan

Berita Terbaru

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan amar putusan perkara nomor. (foto: ist)

Berita

DKPP Pecat 10 Penyelenggara Pemilu di Pamekasan

Selasa, 23 Jul 2024 - 12:35 WIB