Jakarta, SuaraNet–Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, pada Rabu, 14 Juni 2023. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan betapa pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa ia sering turun ke lapangan untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan benar-benar sampai kepada rakyat dan masyarakat, mengingat kelemahan yang ada dalam hal ini.
Selanjutnya, Presiden menyoroti perlunya mengubah orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Ia juga menekankan perlunya mengoptimalkan perencanaan penggunaan anggaran yang masih belum memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden mengingatkan semua pihak, baik pusat maupun daerah, tentang pentingnya penggunaan anggaran dengan bijak. Ia mencontohkan beberapa program di suatu kabupaten yang mengalami ketidaktepatan penganggaran, seperti alokasi dana yang sebagian besar digunakan untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kegiatan konkret. Presiden menegaskan bahwa BPKP memiliki tugas penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang produktif, di mana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan hasil nyata.
Presiden juga menyoroti perlunya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah. Ia menekankan bahwa masalah ini membutuhkan pendampingan dan pengawalan yang baik agar anggaran tersebut dapat digunakan secara produktif.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif. Ia menekankan bahwa tugas BPKP saat ini adalah mengarahkan orientasi pengawasan ke hasil akhir, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk BUMN dan kementerian/lembaga lainnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
